BAPPEDA NTB NEWS

Pengembangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

2012-01-04T17:08:00.000-08:00

Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi serta dalam rangka pengembangan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran
dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi
berbasis pengetahuan (knowledge base economic).
Kecenderungan perubahan/perkembangan menunjukkan
bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang
semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi.
Dalam percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi terdapat 3 fokus utama yang perlu diperhatikan
yaitu penciptaan kegiatan ekonomi terintegrasi dan sinergis
antar kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya
saing dan daya tahan perekonomian nasional, serta
mendorong penguatan sistem inovasi nasional menuju
“innovation driven economic”.

Untuk melakukan perubahan pola pikir untuk peningkatan pembangunan daya saing dibutuhkan kolaborasi membangun networking antara pemerintah (pusat/daerah) dan investor dan inventor, kemudian melakukan evaluasi kerangka regulasi untuk mendorong kolaborasi bersama antar komponen, membuat kebijakan insentif (system maupun tarif) serta peningkatan jiwa kewirausahaan.
Pasal 27 UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Inovasi tidak dapat berjalan secara parsial, dia harus merupakan kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem atau sering disebut sebagai system inovasi yaitu suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek baik/terbaik) serta proses pembelajaran (Taufik, 2005). Inti dari sistem inovasi adalah jaringan atau network.
Para aktor utama inovasi dapat dikelompokkan dalam 3 subsistem yang terdiri dari sub-sistem politik terdiri
dari aktor pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sub-sistem pendidikan, penelitian dan pengembangan (inovation provider) yang dapat terdiri dari aktor pendidikan dan pelatihan profesi, pendidikan tinggi dan lembaga riset industri/swasta maupun riset pemerintah, sub-sistem industri terdiri dari perusahaan (besar, menengah, dan UMKM).
Memperhatikan pentingnya jejaring dalam sistem inovasi, maka dalam rangka pengembangan daya saing me l a l u i s i s t em i n o v a s i d a e r a h d i p e r l u k a n penumbuhkembangan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktek baik dan atau hasillitbang. Untuk dapat melakukan tujuan tersebut, diperlukan pemetaan jaringan inovasi sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi aktor-aktor jaringan, tingkat kapasitas dan perannya.
Tujuan panduan pemetaan jaringan inovasi adalah untuk memberikan petunjuk atau arahan bagi para pihak terkait dalam pengembangan sistem inovasi, berupa langkah-langkah pemetaan jaringan inovasi di suatu wilayah atau daerah dalam rangka membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa), membangun klaster industri dan merumuskan kebijakan tematik.
Proses penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) terdiri dari, prakarsa di level provinsi, implementasi di level
kabupaten/kota, dan pendalaman di provinsi dan kabupaten/kota. Prakarsa terdiri dari pengembangan jejaring SIDa, melakunan analisis kematangan SIDa dengan metoda ANIS (Analysis of National Innovation System) penyusunan masterplan penguatan SIDa; Implementasi terdiri dari Penilaian Teknologi (Technology Need Assessment), Difusi dan diseminasi Iptek, Pengembangan Lembaga Pengelola dan Pengembangan Pengelola; Pendalaman terdiri dari Penguatan Kapasitas SDM, Pengembangan Infrastruktur Penunjang, Penguatan Riset Terapan dan Kolaborasi Riset, Pengembangan Pembiayaan Inovasi, Pengembangan Industri Penunjang.
Tahap awal perlu melakukan survei mengambil opini dari para aktor utama inovasi menggunakan metode ANIS yang merupakan salah satu alat untuk memotret kondisi awal dari sistem inovasi pada suatu wilayah. ANIS mempunyai 30 indikator dengan 150 faktor penentu. Selain itu terdapat komponen-komponen yang dipotret di antaranya, kelompok makro: tingkat kebijakan inovasi; kelompok meso: Tingkat dukungan kelembagaan inovasi dan program-program inovasi; dan kelompok mikro: kapasitas inovasi .Untuk mendapat potret yang tidak jauh menyimpang dari kondisi saat ini maka komponen yang terlibat sebagai responden harus mewakili berbagai kelompok: yaitu akademisi (peneliti, inventor); bisnis (industri) dan government (pemerintah).
Pada tanggal 7 Juli 2011, Ristek bekerjasama dengan Bappeda Provinsi NTB mengundang para aktor utama inovasi untuk melakukan survei dan pemetaan tingkat kematangan sistem inovasi di wilayah setempat. Responden berjumlah 39 orang. Dari pihak pemerintah berjumlah 22 orang–yang sah 21 orang, akademisi 11 orang–yang sah 10 orang, serta dari kalangan industri/bisnis sebanyak 6 orang–yang sah 0 orang. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 13 determinan yang bernilai di bawah rata-rata.

EMPAT PROYEK DIRESMIKAN BARENG

2012-01-03T20:15:00.000-08:00

Empat proyek diresmikan secara bersamaan oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi. Proyek yang berasal dari empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu bernilai total Rp 17,6 miliar.

Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc

Pertengahan ramadhan lalu, 16 Agustus 2011, kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menjadi arena perhelatan resmi. Tepatnya, momentum penting yang diliputi aktivitas seremoni sedari paginya.
Agenda peresmian empat proyek oleh empat SKPD itu dikoordinir oleh Bappeda Provinsi NTB, demikian dikatakan Dr. Rosiady Sayuti MSc, Kepala Bappeda Provinsi NTB, kepada sejumlah media sehari sebelum pelaksanaan.

“Pengerjaan proyek-proyek tersebut rata-rata dimulai tahun anggaran 2010 lalu, meski ada juga yang dibangun pada anggaran sebelum itu, tahun 2008,” ujar Rosiady Sayuti.
Secara perinci, proyek-proyek dimaksud, pembangunan asrama BKD dan Diklat Provinsi NTB yang menelan dana tak kurang dari Rp 4,031 miliar; pembangunan gedung baru Sekolah Pertanian Pembangunan Menengah Atas (SPPMA) Mataram yang berlokasi di Labuapi, Lombok Barat, senilai Rp 9,8 miliar; proyek-proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi NTB yang mencakup, sistem penyediaan air minum senilai Rp 899,441 juta di Dusun Tangga, Desa Tegal Maja, Kabupaten Lombok Utara, berikut pekerjaan jaringan irigasi lahan kering di Desa Rasabou, Kecamatan Sila, Kabupaten Bima–yang dibangun sejak 2008, dengan total biaya mencapai Rp 1,075 miliar; proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Desa Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, milik Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB, senilai Rp 1,533 miliar; dan pembangunan gedung sekolah dasar di unit permukiman transmigrasi Jeringo, Kabupaten Lombok Timur, senilai Rp 275 juta.
Tentang asrama BKD dan Diklat Provinsi NTB, menurut Rosiady, kondisi saat ini masih ditempati para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus NTB. “Hal ini sudah berlangsung jauh sebelum rencana pembangunan kampus baru IPDN di Puyung, Lombok Tengah, yang Insya Allah dimulai tahun ini oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata alumnus doktoral di The Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat tahun 1995, ini.
Sementara pembangunan gedung baru SPPMA Mataram dihajatkan sebagai kompensasi atas relokasi sebelumnya di kawasan Langko, Dasan Agung, Mataram, yang kini dibangun sebagai Islamic Center (IC).
“Halnya dengan PLTMH Dusun Murpeji, proyek tersebut dihajatkan untuk memasok kebutuhan listrik bagi
warga setempat. Ini tentunya sebagai bentuk kepedulian Pemer intah Provins i NTB yang tinggi kepada masyarakatnya,” tandasnya. \\Arwan S. Roni

Sinyal Menag RI buat NTB

2012-01-03T17:10:00.000-08:00

Kenyataan mengungkap bahwa NTB resmi mengantongi restu dari Menteri Agama sebagai embarkasih tahun ini. Kemungkinannya tinggal menunggu kesiapan maskapai penerbangan saja.
Embarkasih NTB bukanlah sekedar rumor. Apalagi letupan obsesi politis. Tapi, memang merupakan konsekuensi yang sejak lama dibangun atas dasar aspirasi dan laju pembangunan provinsi berjuluk
'Bumi Gora', ini.

Keberadaan bandara internasional baru Lombok atau populer disebut Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan instrumen yang menjadi alas perwujudannya. Syarat terselenggaranya tidaklah gampang.

A d a b a n y a k a s p e k y a n g me n j a d i pertimbangannya. Utamanya sekali jumlah kuota calon jemaah haji (CJH) suatu daerah. Kita (masyarakat NTB) selama ini masih menopang di embarkasih Djuanda, Surabaya. Para CJH harus transit dulu di bandara internasional kebanggaan Jawa Timur, itu sebelum melesat ke kota Ka'bah Al Mukarromah, Makkah. Entah sudah berapa lama berlangsung. Tapi, tidak cuma kita, CJH asal Bali maupun NTT pun demikian. Yang pasti, ada tiga gerbong dalam satu kereta.
“Persyaratan utama sebuah embarkasih haji yaitu antara 5000 sampai 7000 orang CJH. Atau sekitar 17 sampai 18 kloter (kelompok terbang),” sebut Suhaimi Ismy, Kakanwil Depag Provinsi NTB, Agustus lalu.
Suhaimi juga menegaskan, saat ini CJH NTB tak kurang dari 10,5 kloter. Atau jika diakumulasi dengan CJH asal Bali mencapai sedikitnya 13 kloter. “Hanya saja, embarkasih NTB baru beroperasi pada 2012 nanti. Seharusnya tahun ini juga, sesuai dengan operasional BIL. Tapi dengan alasan belum siapnya pihak maskapai penerbangan yang ada, dalam hal ini Garuda Airlines, untuk embarkasih BIL dalam tenggang waktu dua bulan. Sementara armada pesawat untuk tahun ini sudah terlebih dulu diplot untuk embarkasih Aceh dan Banjarmasin,” ungkapnya.
Namun begitu, pihak kanwil depag berjanji akan terus berkoordinasi untuk persiapan embarkasih nantinya. “Kapanpun itu, yang penting segala halnya kita semakin matangkan dulu supaya segalanya lancar nantinya,” imbuhnya.
Terus berbenah Meski urung memulai tahun ini, namun embarkasih NTB terus melakukan pembenahan. Soal
koordinasi, utamanya.
“Gubernur sebagai koordinator operasional embarkasih penuh NTB,” ujar lelaki kelahiran Praya, Lombok Tengah, ini.
Koordinasi melibatkan beberapa unsur terkait di jajaran provinsi, di antaranya Dishubkominfo, Biro Kesra, DPRD, dan lainnya. Targetnya untuk menjajaki kemungkinan terealisirnya harapan masyarakat NTB
terhadap persiapan embarkasih nantinya.

Pada 21 Juli lalu, gubernur memimpin tim koordinasi bertemu dengan kemenag, kemenhub, dan dewan direksi PT Angkasa Pura I Jakarta. Hasilnya cukup memuaskan: ketiga jajaran elit tersebut mendukung
serta merestui beroperasinya BIL, awal Oktober mendatang.
“Sepekan kemudian, atau tepatnya pada 29 Juli 2011, Menag yang didampingi Sekjen dan Direktur Urusan Haji menyanggupi NTB sebagai embarkasih penuh,” pungkas Suhaimi. \\Arwan S. Roni

Mendagri Lantik Pejabat Struktural IPDN Kampus NTB

2012-01-03T16:58:00.000-08:00

infobappeda–NTB, a k h i r n y a r e s m i menjadi salah satu daerah lokasi kampus Institut Pemerintah
Dalam Negeri (IPDN). Sinyal ini ditandai dengan pelantikan pejabat strukturalnya di kampus pusat,
J a t i n a n g o r, Jawa Barat, 21 Juli 2011 lalu.
A g a k n y a pemahaman publik belum meluas tentang k e b e r a d a a n k a m p u s – y a n g sebelumnya dikenal dengan Sekolah Tinggi Pemerintah dalam Negeri (STPDN)–ini sesungguhnya, kecuali soal rencana lokasi p e m b a n g u n a n kampusnya di Puyung, Lombok Tengah.

Ta p i s i a p a sangka, jika sekolah pencetak pamong praja alias aparatur p e m e r i n t a h a n profesional, ini nyatanya sudah beroperasi sejak setahun lalu di eks kampus lama–cikalbakalnya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), di bilangan Pemuda, Mataram. Tepatnya di bagian belakang bangunan utama, yang ditempati sebagai kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB.
“Secara resmi kami dilantik bersama-sama dengan dua provinsi lainnya, Papua dan Kalbar. Pelantikan dilakukan oleh Sekjen Mendagri mewakili Mendagri,” kata H Abdul Malik, Direktur IPDN Kampus NTB, beberapa waktu lalu.
Kepada awak redaksi Info Bappeda NTB, mantan orang nomor satu bikrokrat ( Sek reta r i s Daerah) Provinsi NTB periode 2 0 0 7 - 2 0 1 0 , i n i menyebutkan bahwa penetapan tiga provinsi ini setelah sebelumnya Mendagri mengajukan usul an pe r s etujuan k e p a d a M e n t e r i Pendayagunaan Aparatur N e g a r a (Me n p a n ) .
Penetapan dimaksud, meliputi kelembagaan dan struktural. “Penetapan NTB, Papua, dan Kalbar ini memper kuat empat kampus daerah IPDN lain yang lebih dulu, seperti R i a u , B u k i t t i n g g i , Manado, dan Makassar,” sambung bapak tiga anak ini.
S a a t i n i , d i kampus NTB mendidik sedikitnya 152 praja dari berba ga i daerah di I n d o n e s i a . Me r e k a tengah mengikuti proses tahapan akademis, atau diistilahkan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan (jarlatsuh).
“Sebelum dikirim ke masing-masing kampus penempatan, para praja dikader (pembekalan pendidikan dasar) terlebih dulu tentang wawasan nasionalisme di kampus pusat, Jatinangor, selama lebih kurang enam bulan,” sahut sosok yang sempat malang melintang di beberapa posisi strategis di jajaran Pemerintah Provinsi NTB, salah satunya sebagai Kepala Bappeda, ini. Untuk tahun ajaran baru, September 2012,pihak kampus memperkirakan akan menampung 100-

‘Program Strategis memang Dipertajam'

2012-01-03T16:25:00.000-08:00

infobapeda–Agaknya Pemerintah Provinsi NTB tidak main-main
dengan jargon “akselerasi” yang dikumandangkan. Terbukti, demi
akselerasi (percepatan) RPJMD 2012, roda rencana kerja dan
anggaran di tahun yang sama kian digeber.
“Program-program strategis/unggulan sengaja dipertajam guna meraih target yang diharapkan,” Yusron Hadi, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Bappeda Provinsi NTB.

Pijar, misalnya. Akronim dari sapi, jagung, rumput laut, ini terus diperhatikan, secara kuantitas maupun kualitas.

“Produksi sapi saat ini sudah mencapai 695 ribu ekor lebih. Untuk mengejar populasi 1 juta ekor tahun 2013, maka harus benar-benar dikondisikan dengan langkah strategis capaian yang d i s a s a r k a n , t e r m a s u k p u l a penganggarannya,” terang sosok yang sempat mendalami teknologi kobold (pembangkit listrik tenaga arus laut) di Italia, beberapa waktu silam, ini.
A l o k a s i a n g g a r a n u n t u k pengadaan sapi NTB tahun 2011 senilai Rp 87 miliar. Rp 70 miliar di antaranya berasal dari dana dekonsentrasi (APBN) dan Rp 17 miliar bersumber dari APBD provinsi.
“Targetnya di tahun 2012, yaitu 897.832 ekor sapi,” katanya.
Bisakah terkejar di tengah terjangan rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB saat ini?
Lelaki kelahiran Kelayu, Lombok Timur, 41 tahun silam, ini serta merta menampiknya karena kegiatan atau program yang dirasionalisasi justeru disiasati sebagai upaya penguatan terhadap program-program strategis.
Rasionalisasi dilakukan atas dasar keterbatasan kemampuan fiskal yang dimiliki daerah saat ini. Sementara r e n c a n a ke r j a perangkat daerah (RKPD) 2012 difokuskan pada percepatan infrastruktur, imbuhnya.
\\Arwan S. Roni

Terbiasa Bawa Pulang Kerjaan

2012-01-03T16:11:00.000-08:00

Setiap orang pasti punya perbedaan. Yang terpenting, bagaimana menyikapi perbedaan itu sebagai sebuah integritas diri dan dihargai oleh orang lain.

Jam pulang kerja sudah pasti melegakan bagi setiap orang. Ini manusiawi. Tapi, ada juga memang yang tipikal ketergantungan bekerja atau hard worker.
Bagi sosok pemilik nama Ilham, lengkapnya Ir Muhammad Ilham MM, ini tak ubahnya membuat patokan harga mati untuk sebuah kepercayaan dan amanah di atas kepentingan pribadi.

Sejak di tempat tugasnya terdahulu (Dinas Pertambangan dan Energi) Provinsi NTB, ia sudah kerap pulang sembari menenteng tumpukan kertas kerja. “Kalau nggak selesai di kantor, ya, diselesein di rumah aja nanti. Ketimbang nundanunda kerjaan,” katanya dalam medok Jawi.
Suami Siti Nurhayati, ini sebenarnya berdarah Mbojo, Bima. Tapi, kedua orang tuanya kebetulan bermukim di Malang, JawaTimur, sehingga ia pun terlahir di sana. Baginya, tak terlalu sulit untuk berasimilasi dengan budaya sang orang tua. Apalagi dengan keluwesan dalam pergaulan yang ia miliki. Adaptasi pun mengalir deras dengan sendirinya.

“Dengan siapapun, saya selalu welcome (baik) dan suka mengobrol,” ujarnya seraya membetulkan letak lembaran yang tergeletak di atas meja kerjanya.
Kembali ke soal aktivitas: bapak tiga anak–yang kini genap 48 tahun, ini punya kiat sendiri. Terutama dalam hal disiplin. Tidak di kantor, di lingkungan keluarga, atau di manapun berada, selalu ia teladani hal itu. Ketelitian, keakuratan, sampai ke hal-hal teknis menjadi pusat perhatiannya.
“Menyelesaikan pekerjaan dengan baik, prosedural, dan tepat waktu adalah hal mutlak dalam etos kerja,” setidaknya demikian prinsipnya.
Kepada redaksi Info Bappeda, Ilham blak-blakan mengakui jika dirinya juga mementingkan waktu luang dengan baik bersama keluarganya.
Kalau ada kesempatan biasa dihabiskan bersama keluarga. Jalan-jalan atau rehat di rumah sambil diskusi dan canda ria.
“Sekali-sekali juga saya hobi main tenis bersama teman-teman,” pungkas pejabat Kepala Bidang Data dan Statistik, Bappeda Provinsi NTB, ini.() Arwan S.Roni

2011-08-10T18:44:00.000-07:00

“PEMPROV NTB VERSUS KEMISKINAN”

Pemerintah Provinsi NTB rupanya konsen sekali terhadap golongan masyarakat tak mampu. Selain menyokong bidang pendidikan, fasilitas kesehatan pun menjadi perhatian ekstra.

PAGI-PAGI sekali Syarif (sebut saja demikian) sudah beranjak mengelilingi pusat keramaian di Kota Mataram. Seperti biasa, lelaki 43 tahun, yang sehari-hari menggantungkan nafkahnya dari memulung barang-barang bekas anorganik ini, selalu ditemani dua buah hatinya, Bandi (5) dan Tina (1,5), bukan nama sebenarnya. Tina senantiasa menopang di punggung kekar sang ayah, sementara Bandi yang sudah mandiri berjalan menggenggam kokoh lengan kiri. Walau begitu, tangan-tangan mungil kedua bocah tersebut sudah lentur meringankan beban Syarif. Dengan cekatan, mereka merepih setiap barang berbahan plastik yang diciduknya.

Bahkan kala hari sudah terang, keluarga kecil yang ibunya tidak disertakan karena bertugas mengurus rumah ini, biasa meneradisikan sarapan bersama.
Sebungkus nasi bekal dari rumah, dinikmati bertiga secara lesehan di sembarang trotoar yang disinggahi. Siapapun pasti terenyuh menyaksikan drama realis ini. Benar-benar kejujuran hakiki dari sebuah kesahajaan yang sarat karomah. Terutama dalam aktualisasi tentang makna cinta dan kasih sayang. Dan satu hal yang patut direnungi, bahwa etimologi kehidupan sosial demikian bisa dibilang langka kita temukan di zaman sekarang ini. Sungguh membuat iri. Dan yang jelas, patut diteladani oleh siapapun. Setidaknya, tidak semua bisa mengecapinya.
Bahkan keluarga dari kalangan berada belum tentu setiap waktu memiliki kesempatan demikian. Sementara Syarif selalui melaluinya tanpa lekang dengan keluarga. Pernah satu waktu, keluarga ini tak tampak beraktivitas. Ke mana mereka? Tak satupun punya jawabannya. Setiapyang kerap menjumpainya serta-merta diliputi penasaran. “Saya sakit panas (demam), semua persendian tubuh ini pada ngilu, jadi nggak keluar beberapa hari, pas saya periksa ke puskesmas, kata dokternya kena cikungunya,” aku Syarif. Beruntung, kata dia, penyakit itu tidak terlalu berbahaya, apalagi sampai menyebabkan kematian. Kendati diakui beberapa hari ia hanya bisa berbaring, karena sulit menggerakkan anggota tubuh.
“Penghasilan jelas minus karena nggak bisa nyari uang selama sakit,” ungkapnya, “Tapi untung, keluarga masih bisa makan dengan sedikit uang simpanan kami. Alhamdulillah, untuk biaya berobat saya ditanggung pemerintah, pake jamkesmas (Jaminan Kesehatan untuk Keluarga Miskin) itu.” Tergelitik soal Bandi, putra sulung Syarif yang belum sama sekali mengenyam pendidikan. Semenjak belum punya adik, ia sudah dibawa serta mengais rejeki oleh ayahnya. Ironinya, sang orangtua menganggap usianya terlalu dini untuk sekolah. Di samping alasan ketidakberdayaan secara ekonomi. “Dia (Tina) kan masih 5 tahun, umurnya belum 7 tahun kalo mau masuk SD (Sekolah Dasar),” dalih Syarif. Sementara kalau dimasukkan di taman kanak-kanak (TK), ia mengaku tak mampu. “Mendingan dia bantu saya dulu cari duit buat hidup dan masuk SD-nya nanti,” katanya. Menurut Syarif, dirinya memang sengaja mengajarkan kepada Tina sejak kecil cara berdikari dengan membantu orang tua. Walau sesungguhnya disadari pula bahwa pendidikan itu sangat penting dan bisa mengangkat derajat manusia. Dengan pola pikir seperti itu, Syarif juga telah mengorbankan waktu bermain dan beradaptasi dengan lingkungan untuk buah hatinya.
“Minder? Biar nggak masuk TK anak saya tetep bisa bermain dengan temen-temen sebayanya kalau di rumah. Padahal jika ada kemauan saja, Syarif bisa menempuh alternatif untuk mendaftarkan putrinya di kelompok-kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan terdekat dengan tempat tinggalnya. Sebagaimana banyak dilakukan oleh kalangan tidak mampu lainnya di NTB, ini.

FOKUS PERHATIAN

Potret tentang fenomena sosial ini menjadi fokus perhatian para pemegang kebijakan di negeri ini. Tak terkecuali, NTB. Khusus jamkesmas dan pola penerapannya, bisa dibilang cukup progresif. Komitmen ini terbangun sebagai sebuah kesadaran fundamental dari berbagai pihak danterutama sekali para pembuat kebijakan.
Salah satu instrumen dalam pembangunan SDM sangat bergantung pada faktor peningkatan derajat kesehatan masyarakat, setidaknya demikian menurut perspektif DR. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Kepala Bappeda Provinsi NTB. Bahkan dua dari tiga indikator Indeks Pembangunan Manusia (human development index) ini, pendidikan dan kesehatan, merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter ekonomi masyarakat dan daerah–indikator ketiga IPM. Dan hal ini disepakati sebagai perhatian yang bersifat mutlak. “Hal ini juga merupakan komitmen yang tertuang dalam misi Gubernur NTB 2008-2013, yaitu meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas,” katanya.
Dalam perjalanannya, arah kebijakan tersebut tertuang ke dalam nota kesepahaman antara Gubernur NTB dan para Bupati/Walikota se-Provinsi NTB, yang intinya Gubernur dan para Bupati/Walikota sepakat untuk menyediakan dana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Di bidang kesehatan, program tersebut ditindaklanjuti melalui keputusan bersama tentang sharing (bagi) dana antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB untuk membiayai masyarakat miskin di luar kuota yang ditetapkan oleh Jamkesmas pusat.
Sasaran masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam Jamkesmas pusat adalah sebanyak 301.176 jiwa, dan
dialokasikan ke dalam Jamkesmas NTB. Premi yang dipersiapkan bagi jamkesmas NTB adalah sama dengan jamkesmas pusat, yakni sebesar Rp 5.000 per jiwa per bulan, sehingga total dana yang diperlukan untuk membiayai masyarakat miskin di luar kuota pusat tersebut, sebesar Rp 18.070.560.000. “Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota patungan dana fifty-fifty (50:50 persen), dan disesuaikan dengan jumlah kuota. Dana ini dikelola oleh Badan Kerja Sama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Nusa Tenggara Barat,” ujar Rosiady. Tahun 2010 merupakan tahun kedua pelaksanaan jamkesmas NTB. Tapi di awal tahun sempat terbentur perubahan regulasi, sehingga dana sharing antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se–NTB baru bisa diterima oleh Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BKSPJK) NTB pada bulan April 2010.

GERAKAN 3A

Menyoroti pendidikan: selain subsidiyang signifikan melalui APBN maupun APBD I–sekitar 20 persen, wujud
pendekatan Pemerintah Provinsi NTB juga diformulasikan melalui gerakan absano (angka buta aksara nol), akino (angka kematian ibu dan balita nol), dan adono (angka drop out nol), atau lazim diistilahkan sebagai Program 3A. Utamanya absano dan adono.
“Dengan semangat menuju NTB Bersaing, harus dipastikan bahwa implementasi program pendukung pencapaian target yang telah disepakati, dapat terlaksana secara terencana, berkelanjutan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kecuali itu, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan faktor yang tidak terpisahkan agar pelaksanaan kegiatan program menjadi suatu gerakan dari semua komponen yang terkait. Untuk mengatur keterpaduan pelaksanaan, sinergitas antar lembaga dan memudahkan monitoring hasil suatu manfaat program, diperlukan panduan pelaksanaan,” kata Rosiady.
Gerakan 3-A (Akino, Absano, Adono) disingkat G.3-A yaitu upaya percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis perdesaan/kelurahan yang merupakan sinergi dari komponen pelayanan kesehatan, pendidikan dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif lain, gerakan ini di identikkan sebagai sebuah gerakan sosial dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam bersama-sama mewujudkan visi misi pembangunan dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam konteks lebih spesifik, Husni Thamrin, Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Bappeda Provinsi NTB, mengisyaratkannya sebagai gerakan sosial. “Gerakan 3A ini mengandung spirit ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam menjadikan Provinsi NTB menjadi unggulan dan sejajar dengan provinsi lainnya. Filosofinya: tumbuh dan berkembang serta menjadi milik masyarakat sebagai motivasi dan semangat juang dalam keterlibatan dan kepeduliannya membangun daerah dan bangsa,” ujarnya.
Gerakan 3-A juga, menurut dia, merupakan salah satu program terobosan TGB dan BM dalam meningkatkan IPM NTB. Data statistik menunjukkan bahwa IPM NTB dalam skala nasional pada awal pemerintahan BARU masih berada pada urutan kedua dari terakhir jumlah provinsi di Indonesia. Spirit itu terpatri melalui peningkatan IPM NTB terpadu dan dijalin ke dalam gerakan ini. [] Arwan S. Roni

PENGUATAN SIDa OLEH KEMENTERIAN RISTEK RI

2011-07-19T19:52:00.000-07:00

Dalam rangka penguatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah) dan ANIS (Analysis of Nation Innovation System), Kementerian Riset dan Teknologi RI bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Pengembangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Kegiatan ini di hadiri oleh sejumlah SKPD terkait, diantaranya; BAPPEDA Provinsi NTB, BPMPD dan lainnya, selain itu hadir pula sejumlah peserta dari akademisi maupun pelaku industri.

Secara garis besar SIDa dan ANIS mengarah pada suatu sistem yang terintegrasi secara menyeluruh melalui keterlibatan pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah, masyarakat selaku pelaku kegiatan, akademisi/peneliti/inventor maupun innovator yang diolaksanakan berdasarkan pemetaan potensi wilayah setempat yang akan dijadikan sasaran ataupun pilot project pada wilayah tertentu, dengan output peningkatan tingkat ekonomi masyarakat setempat.

Pada kegiatan ini para peserta diberikan sejumlah kuisoner yang di isi oleh para peserta sebagai koresponden yang pada akhirnya menjadi acuan dasar bagi Kementerian Ristek RI dalam menetapkan kebijakan terkait sistem inovasi daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Joule)

2011-07-03T18:09:00.000-07:00

serba-serbi

Potret Perekonomian NTB Triwulan I-2011

MENGAWALI tahun 2011 ini,kondisi perekonomian Provinsi
NTB per triwulan I mengalami kontraksi–jika dibanding tahun
sebelumnya, triwulan IV 2010.

Secara umum, sektor-sektor dalam perekonomian NTB pada triwulan I 2011 mengalami penurunan kuantitas produksi, kecuali sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor: terutama faktor musiman, seperti musim tanam pada sektor pertanian.
Sektor lainnya pun demikian. Katakanlah pertambangan dan penggalian, yang tercatat memberikan kontribusi
terbesar dalam capaian perekonomian Provinsi NTB, juga mengalami penurunan produksi yang signifikan. Secara grafis, terlihat baik terhadap triwulan sebelumnya maupun triwulan I 2010, dengan arah pertumbuhannya negatif lebih dari 25 persen.
Pada triwulan I 2011 Produk Domestik Bruto (PDRB) NTB mencapai Rp 11,16 triliun. Ini lebih rendah 13,08 persen dibanding triwulan IV 2010 yang mencapai Rp 12,84 triliun. Indikasi ini, selain karena menurunnya kuantitas produksi juga dipengaruhi perubahan harga. Di mana harga konsentrat tembaga mengalami penurunan hingga 20 persen.
Laju pertumbuhan ekonomi NTB yang digambarkan oleh perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan I 2011 terhadap triwulan IV 2010 atau quartal to quartal (q to q) sebesar -11,80 persen. Sementara terhadap triwulan I 2010 atau year on year (y on y) sebesar -3,34. Pemicu utama menurunnya laju pertumbuhan baik q to q maupun y on y adalah menurunnya kuantitas produksi komoditas tambang konsentrat. Grafisnya terbaca pada perkembangan perekonomian dari tahun 2008 sampai dengan triwulan I 2011 baik secara kuartalan q to q dan tahunan y on y. (lihat tabel)

Secara garis besar, struktur perekonomian Provinsi NTB pada triwulan I 2011 masih didominasi oleh sektor primer, yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian. Ini bisa kita lihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian yang cukup besar masing-masing Rp 3,34 triliun dan Rp 2,31 triliun atau sekitar 29,94 persen dan 20,74 persen.
Sektor lainnya yang tidak kalah menyumbang cukup besar dalam capaian PDRB Provinsi NTB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan besaran mencapai Rp 1,67 triliun atau sebesar 14,95 persen.Sebaliknya, sektor sekunder yang memberikan kontribusi paling rendah.
Sektor sekunder ini, meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Di mana masing-masing mempunyai kontribusi sebesar 3,72 persen, 0,49 persen dan 6,73 persen. Sementara sektor tersier, yang meliputi sektor jasa-jasa memiliki kontribusi sebesar 10,65 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi sebesar 7,51 persen dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,26 persen.
Sektor unggulan Seperti halnya sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian yang notabene salah satu sektor unggulan Provinsi NTB pada triwulan I 2011, juga mengalami hal serupa. Penurunan laju pertumbuhannya cukup signifikan bila dibandingkan triwulan IV 2010, yaitu sebesar -8,78 persen. Ini dipengaruhi oleh pola musim tanam dari komoditas unggulan pertanian, seperti tembakau. Namun jikadibandingkan dengan triwulan I 2010, sektor pertanian mengalami peningkatan nilai tambah riil sebesar 3,29 persen.
Lain cerita dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini disebut-sebut cukup berpengaruh terhadap capaian PDRB NTB. Pertumbuhannya sangat terkait dengan kondisi pariwisata. Pada triwulan I 2011 sektor perdagangan, hotel dan restoran, mengalami penurunan sebesar -7,54 persen dibanding triwulan IV 2010. Namun setidaknya jika dibandingkan dengan triwulan I 2010, sektor ini mengalami kenaikan sebesar 11,58 persen. Ini menggambarkan, betapa iklim pariwisata NTB semakin kondusif. \\ Sandhi A P

2011-07-01T00:31:00.000-07:00

fokus

BIDIKAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI NTB 2012

INFOBAPPEDA–Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2012, berlangsung khidmat. Kendati seremoni dan prosesinya lebih bersahaja dibanding pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Momentum digelar di Ballroom, Hotel Lombok Raya, Mataram, 8-10 April lalu.

Hadir pada sesi pembukaan bertema: “Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Terwujudnya NTB Bersaing” tersebut, Gubernur NTB KH M Zainul Majdi beserta ibu, Wagub H Badrul Munir beserta ibu, sejumlah kepala daerah se-NTB, Deputi Bidang Tata Ruang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, DR. Max Pohan, Kemendagri diwakili DR. Dadang Sumantri, para Wakil Rakyat dapil NTB, sejumlah tamu penting lainnya, baik dari jajaran SKPD provinsi maupun kabupaten/kota.
Gubernur NTB berharap agar rumusan hasil pembahasan Musrenbang RKPD tahun 2012 ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan daerah NTB. “Semoga rumusan klinis musrenbang
RKPD 2012 ini membawa perubahan ke arah yang lebih maju dengan progresivitas yang tinggi, hingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. Terutama mengejar ketertinggalan IPM kita saat ini,” ujarnya.
Sesi akhir ditutup Asisten I Nasibun dan Asisten III HL Sanusi, mewakili Gubernur NTB, menghasilkan beberapa poin yang terangkum dalam Nota Kesepakatan antara Bappeda Provinsi NTB dengan Bappeda kabupaten/kota. Dalam nota kesepakatan tersebut tertuang besaran anggaran yang diperuntukkan bagi usulan program dan kegiatan pembangunan provinsi NTB kepada masing-masing kabupaten/kota. Dengan catatan kebutuhan anggaran dan program/kegiatan yang diajukan harus bersinergi pada program unggulan Provinsi NTB.
Berikut poin-poin Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemprov NTB dengan masing-masing kabupaten/ kota se-NTB dengan Pemprov NTB dengan pos anggaran pada masing-masing bidang pelaksana program/ kegiatan:

Kabupaten Bima

Kabupaten Dompu

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Dompu yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Kota Bima

Kota Mataram

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kota Mataram yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Kabupaten Lombok Barat

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang pembiayaannya bersumber dari dana
APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Kabupaten Lombok Tengah

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Kabupaten Lombok Timur

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Kabupaten Lombok Utara

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok utara yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Kabupaten Sumbawa

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Sumbawa yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Kabupaten Sumbawa Barat

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

2011-06-30T23:26:00.000-07:00

lensa

MEMBAGI KESIBUKAN DENGAN INTERNETAN

Menjalani rutinitas terkadang membosankan, atau bahkan membuat stres. Untuk melawannya, lelaki kelahiran
Lenangguar, Sumbawa, 52 tahun silam, ini buru-buru merambah ke dunia maya terutama jika situasi tidak memungkinkannya melantunkan melodi musikal.

YAHH, itulah seorang Husni Thamrin. Setiap hari, sosok bapak tiga anak ini, selalu disibukkan dengan tugas-tugas kantor. Sepertiga ukuran meja kerjanya nyaris tertutupi tumpukan map-map berisi lembarandokumen atau kertas kerja lainnya. Kendati begitu, suami Hj. Hartati, ini mengaku tidak canggung dengan pemandangan demikian.
“Terus terang, bergelut dengan aktivitas padat sudah biasa saya lakoni. Jadi, meskipun ditempatkan di badan strategis seperti Bappeda ini, saya tetap enjoy (menikmati),” ujar pemilik postur tinggi ini dibalut senyum khasnya.
Baginya, kegelisahan, semangat kendor alias tidak mood, apalagi jenuh, adalah momok dalam prinsip hidupnya. Jika merasa dihinggapi, buru-buru ia pasang tips mengusirnya. Paling banter dengan menjelajah laman google melalui mozilla firefox. Aktivitas perambahan pun ke mana-mana. Mulai e-book, aneka berita hingga tips dari yahoo, hotmail dan yang lainnya, atau berinteraksi dengan jejaring sosial facebook atau sejenisnya. Tidak pernah berlama-lama, memang.
Setidaknya, jika konsentrasi kerja didapat kembali, langsung disudahinya. Di lingkungan keluarga, Husni sebutan akrabnya, dikenal sebagai figur kepala keluarga yang tegas, namun tidak keras. Ia cukup berhasilmenerapkan kedisiplinan dan tidak neko-neko dalam pilihan apapun.
Sampai soal hobi dan makanan kesukaan, tak ada yang khusus, malah terkesan sahaja. “Saya suka nyanyi atau memainkan alat musik kalau di rumah,” akunya. Lainnya? “Membaca dan menikmati masakan istri sayatercinta (Hj. Hartati). Apalagi kalau dia sudah masak sayur bening dan ikan laut, wahh, top tuh,” pujinya sembari berseloroh.
Kepribadian hangat dan akrab juga ditebarnya di manapun dan kapanpun berada. Kepada tim info bappeda saja yang baru saja berkenalan, terasa ibarat setahun berteman. [] Arwan S. Roni

HARI PERTAMA PEMBERLAKUAN LIMA HARI KERJA

2011-06-30T16:33:00.000-07:00

Hari ini Jum'at 1 Juli 2011 agak berbeda seperti biasanya, hal ini disebabkan adanya pemberlakuan lima hari jam kerja per 1 Juli 2011pada seluruh instansi/dinas lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jadwal jam kerja dimulai dari pukul 07.00 - 15.30 pada hari senin hingga kamis, sedangkan pada hari Jum'at jam kerja dimulai dari pukul 06.30 hingga 16.00 WITA, dengan rangkaian kegiatan senam pagi dilanjutkan imtaq dan kegitan rutin seperti biasanya.

Seperti halnya di lingkup Bappeda Provinsi NTB, terlihat seluruh karyawan dan karyawati Bappeda Prov NTB tetap bersemangat melakukan senam pagi di tengah dinginnya pagi.

Semoga perubahan jadwal jam kerja ini tetap mampu meningkatkan tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri pada khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat...(Joule)

SELAMAT JALAN DAN SUKSES SELALU MIQ BAYU

2011-06-23T17:25:00.000-07:00

Apel pagi hari ini Jum'at 24 Juni 2011 warnanya sedikit berbeda dari biasanya. Hal ini disebabkan adanya perpindahan/mutasi di lingkup Bappeda Provinsi NTB. Drs. L. Bayu Windya, MM yang akrab dipanggil miq Bayu kini telah menempati posisi baru sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi NTB, dimana sebelumnya beliau menjabat Kepala Bidang Statistik Bappeda Prov. NTB.

Posisi Kabid Statistik Bappeda Prov. NTB kini diisi oleh Ir. M. Ilham, MM yang sebelumnya aktif pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB.

Acara pisah kenal yang disertai apel pagi ini ini secara langsung dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr.Ir.H. Rosiady Sayuti, M.Sc. Pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda memberikan sedikit wejangan kepada kedua pejabat tersebut agar mampu melaksanakan tugas barunya pada posisi masing-masing dengan keteguhan, keikhlasan, pengorbanan dengan penuh tanggung jawab dalam menunaikan kewajiban baru pada pos yang akan ditempati.

Apel pagi ini suasananya lebih cair , akrab dan penuh canda disertai joke-joke yang terlontar dari Bapak Kepala Bappeda Prov. NTB sehingga para pejabat dan karyawan/karyawati lingkup Bappeda Prov. NTB merasakan kehangatan di tengah dinginnya udara pagi.

Kami seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat jalan kepada mamiq Bayu yang akan menunaikan tugas baru sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi NTB, keteladanan mamiq selama ini akan selalu kami jadikan dasar dan motivasi kami dalam menjalankan tugas sehari-hari serta dengan penuh iringan doa kami haturkan bagi kesuksesan mamiq dalam menjalan tugasnya yang baru...

Selamat jalan mamiq Bayu dan sukses selalu..... (Joule)

ACARA BEDAH BUKU ENSIKLOPEDIA"THE SUPER MANAGER AND SUPER LEADERSHIP" DAN PENANDATANGAN MoU PEMBERDAYAAN EKONOMI MASAYARAKATOLEH GUBERNUR NTB DENGAN YAYASAN ANDALUSIA

2011-05-13T17:25:00.000-07:00

Sabtu lalu tanggal 7 Mei 2011 Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH Zainul Majdi melakukan penandatanganan Mou dengan yayasan Andalusia yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio M.Ec di dampingi oleh Kepala BAPPEDA Provinsi NTB DR. Ir. H. Rosiady Sayuti , M. Sc selaku pelaksana kegiatan.

Bedah buku dan penandatanganan MoU yang terselenggara melalui Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi NTB ini di hadiri oleh sejumlah kalangan, diantaranya kalangan birokrasi Provinsi NTB, para ulama, cendikiawan muslim, mahasiswa serta pelajar.

Acara yang digelar di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dirangkai dengan kegiatan "Bedah Buku" hasil karya beliau dengan judul "Ensiklopedia Leadership & Manajemen Super Leader Super Manager".

Buku ini berisi sejarah dan tapak tilas Rasulullah SAW sebagai pemimpin serta pembawa suri tauladan bagi umat manusia yang terefleksi nyata dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial, politik , ekonomi dan budaya.

Salah satunya adalah model ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW ternyata membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di masa itu. Dan pola pemikiran ekonomi Beliau di terapkan oleh sejumlah penguasa di masa itu yang berhasil membawa masyarakat mereka dalam suatu cluster masyarakat madani yang adil dan sejahtera.

Model ekonomi itulah yang menjadi acuan para pemikir dunia untuk mengembangkan konsep pemikiran ekonomi Rasulullah sebagai pandangan ekonomi yang lebih berhasil dibandingkan dengan model ekonomi yang bersifat konvensional pada saat ini.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa, "Penandatangan Mou ini berkaitan dengan pula dengan program "Lumbung Bersaing" dengan peningkatan kualitas kometensi sumber daya manusia dimana diharapkan mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakt dengan kemampuan masyarakat dalam manajamen leadership yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penciptaan model ekonomi yang partisipatif dalam pegikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi" tandas beliau.

Oleh karena itu melalui bedah buku ensiklopedia dan manajemen Muhammad SAW dengan harapan keteladanan Rasulullah dapat di implementasikan oleh masyarakat melalui kepemimpinan beliau dalam The super leader and super manager yang tertuang dalam buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi;i Antonio.

Sementara iru dalam kata sambutan kepala Bappeda Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc bedah buku ini mengedepankan semangat yang tertuang dalam buku tersebut sehingga dapat menjadi sebuah acuan bagi setiap masyarakat dalam menciptakan kepemimpinan manajemen yang baik guna peningkatan kualitas ekonomi masyarakat .

Dalam kesempatan itu Dr. M. S. Antonio mengetengahkan sebuah paparan mengenai tulisan yang tertuang dalam ensiklopedi "The super manager Super leadership" dengan suatu semangat spiritual, sosial dan kekuatan finansial berbasis model ekonomi Rasulullah SAW.
Model yang diterapkan adalah islamic micro finance, dimana terdapat beberapa tahapan cluster dengan penerapan pemahaman yang berbeda dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku ekonomi secara langsung dengan suatu bimbingan ekonomi secara bertahap hingga mereka mampu untuk mengelola ekonomi mereka secara madani.

Pemaparan Dr. M. Antonio Syafi'i yang juga sebagai Komisaris Bank Syariah seluruh Indonesia dan pendiri perguruan tinggi TAZKIA sangat menarik, hangat dan penuh canda tawa sehingga para peserta sangat antusias dalam mengikuti pemaparannya beliau dengan pemahaman yang cukup sederhana dan sangat mengena bagi para peserta.

Pada kesempatan itu pula beliau juga sempat menceritakan diskusi mengenai pembangunan ekonomi dengan Kepala BAPPEDA NTB Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc yang dipanggil olehnya dengan sebutan "abang saya" dengan suatu keinginan perubahan paradigma ekonomi masyarakat melalui kepemimpinan manajemen yang baik sehingga mampu meninggalkan keterpurukan NTB dalam peringkat IPM saat ini.
Semoga dengan adanya pengetahuan dasar tentang core bisnis berbasis islamic micro finance dapat mewujudkan suatu kemempuan manajemen yang baik bagi masyarakay guna mencapai tujuan NTB Beriman dan Berdaya saing. (Joule)

KEMERIAHAN SABTU PAGI PENARIKAN UNDIAN BERHADIAH XL COMINDO DI BAPPEDA NTB

2011-05-09T17:03:00.000-07:00

Sabtu pagi yang lalu, 7 Mei 2011 ada suasana yang sedikit agak berbeda dari biasanya, terlihat jelas pada umbul-umbul XL comindo di sekitar halaman depan kantor Bappeda Provinsi NTB Jl. Flamboyan no. 2 Mataram ini.

Kegiatan rutin senam pagi setiap hari sabtu ini ternyata di isi pula oleh salah satu perusahaan jaringan telekomunikasi di Indonesia tersebut dengan menggelar acara penarikan kupon undian berhadiah bagi para karyawan-karyawati lingkup Bappeda Provinsi NTB.

Para pegawai di lingkup instansi tersebut sangat antusias mengikuti acara tersebut terutama setelah kegiatan rutin senam pagi karena mereka sangat ingin memperoleh hadiah melalui penarikan undian yang terselenggara oleh Sub.Bag Umum Bapeda Provinsi NTB bekerjasama dengan Xl comindo Mataram ini.

Acara yang di pandu langsung oleh Kasubag Umum Bappeda Prov. NTB Kamarudin , S,.Sos, MH cukup meriah. Kemeriahan suasana ini terjadi terutama pada saat penarikan undian dengan munculnya beberapa nama para pegawai yang beruntung memperoleh hadiah undian. Sebelum penarikan sempat pula terjadi keriuhan karena ada beberapa karyawan-karyawati yang belum mendapatkan kupon sehingga terjadi kejar-mengejar dengan salah seorang pembagi kupon yang juga karyawan di lingkup Bappeda NTB.

Pembagian hadiah kupon undian berhadiah ini di serahkan langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB DR. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc dan para Kepala Bidang di lingkup Bappeda Provinsi NTB.

semoga aja nich acara seperti ini sering di adakan sehingga para pegawai lingkup instansi ini lebih bersemangat dalam melakukan rutinitas kegiatan terutama dalam proses program percepatan pembangunan Provinsi NTB yang telah memasuki triwulan ke - II pada tahun ini... (Joule)

SEKELUMIT MUSRENBANGNAS 2011

2011-04-29T21:03:00.000-07:00

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2011,secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia , Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Rabu, 27 April 2011 lalu di Jakarta dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, seluruh Gubernur se-Indonesia serta para pejabat terkait di dinasi/intansi masing-masing daerah se-Indonesia.

Acara tersebut berlangsung dari tanggal 26 - 29 April 2011 dengan pembahasan utama mengenai pokok-pokok program prioritas pembangunan Nasional khususnya pada berbagai bidang yang dmulai sejak tanggal 26 April melalui Pra Musrenbangnas 2011.

Berbagai program/kegitan hasil Musrenbang setiap daerah terakomodir dan di bahas dalam pertemuan ini sebagai tindak lanjut secara comprehensive rencana program/kegiatan pembangunan khususnya yang akan terselenggara pada tahun 2012 mendatang di seluruh tanah air.

Pada kesempatan tersebut diadakan pula pameran pembangunan dari setiap daerah dengan menampilkan produk-produk hasil program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tertentu pada masing-masing daerah.

Khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat menampilkan beragam produk pembangunan serta buku-buku hasil tulisan para intelektual NTB yang mengacu pada konsep pembangunan daerah, termasuk buku hasil tulisan Kepala BAPPEDA NTB DR. Ir.H. Rosiady Sayuti, M.Sc yang tampak pada gambar mendampingi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Prof. DR.Armida S. Alisjahbana, SE, MA dengan judul Affirmative Policy.

Musrenbangnas tahun 2011 ditutup secara resmi pada hari Kamis lalu oleh Wakil Presiden RI, DR. Boediono dengan menghasilkan beberapa rumusan hasil pembahasan yang akan menjadi acuan bagi setiap daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan nasional. (Joule)

LOMBA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN KOTA 2011

2011-04-19T19:05:00.000-07:00

HASIL MUSRENBANG RKPD 2012 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2011-04-11T20:16:00.000-07:00

ACARA MUSRENBANG RKPD 2012 akhirnya secara resmi ditutup pada hari sabtu lalu, 8 April 2011 oleh Drs. H.L Sanusi, MM (Asisten Gubernur NTB) mewakili Gubernur NTB didampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc dengan menghasilkan beberapa point penting dari hasil perumusan Murenbang RKPD 2012 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Kepala BAPPEDA Prov. NTB dengan seluruh Kepala Bappeda Kab/Kota se-NTB.

Dalam nota kesepakatan tersebut tertuang sejumlah anggaran yang diperuntukkan bagi usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada setiap Kab/Kota se-NTB sesuai dengan kebutuhan anggaran dan program/kegiatan yang diajukan dengan bersinergi pada program unggulan Provinsi NTB pada masing-masing daerah.

Berikut secara rinci Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Kab/Kota se-NTB dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pos anggaran pada masing-masing bidang pelaksana program/kegiatan ;

Kabupaten Bima

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Bima yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 1.456.296.400

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 32.207.000.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 14.537.394.000

Kabupaten Dompu
Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Dompu yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 4.875.575.000

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 60.353.051.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 7.522.109.000

Kota Bima

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kota Bima yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 1.068.059.356

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 1.082.000.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 4.827.153.000

Kota Mataram

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kota Mataram yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 741.070.000

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 84.106.000.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 21.494.534.000

Kabupaten Lombok Barat

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 3.255.000.000

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 30.042.000.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 17.547.399.000

Kabupaten Lombok Tengah

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 3.795.570.000

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 60.881.500.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 23.966.2444.000

Kabupaten Lombok Timur

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 9.226.455.143

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 53.848.000.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 28.188.087.000

Kabupaten Lombok Utara

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok utara yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 3.307.593.875

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 14.279.000.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 6.205.157.000

Kabupaten Sumbawa

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Sumbawa yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 9.307.424.472

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 49.850.404.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 13.884.636.000

Kabupaten Sumbawa Barat

Para pihak bersepakat tentang usulan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 4.140.000.000

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Rp. 22.145.400.000

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Rp. 4.176.215.000

PEMBUKAAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2012 JUM'AT 8 APRIL 2011

2011-04-07T22:29:00.000-07:00

MUSRENBANG RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT tahun 2012 hari ini Jum'at 8 April 2011, dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat DR. TGH. Zainul Majdi yang didampingi oleh sejumlah pejabat teras baik Pusat maupun Daerah.
Diantaranya tampak Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ir. H. Badrul Munir, MM, Deputi Bidang Tata Ruang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas DR. Max Pohan, Direktorat Jenderal Kemendagri Dr. Dadang Sumantri dan Kepala BAPPEDA Provinsi NTB DR. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi NTB yang bertema "PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI TERWUJUDNYA NTB BERSAING" ini berlangsung dengan penuh khidmat , ditandai dengan hymne lagu kebangsaan "Indonesia Raya" kemudian kata sambutan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi NTB selaku Ketua Panitia Musrenbang Provinsi NTB dilanjutkan dengan paparan dari Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kemendagri serta ditutup dengan pidato Gubernur Nusa Tenggara Barat yang secara langsung membuka perhelatan akbar Musrenbang RKPD tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Prov NTB Tahun 2011 ini.
Acara ini dihadiri pula oleh Bupati/Wakil Bupati Kab/Kota se-NTB, Ketua DPRD Prov. NTB, semua pejabat disetiap unit SKPD Provinsi NTB dari eselon II hingga eselon IV, Pajabat terkait di intansi Kab/Kota se-NTB, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, dan singkatnya seluruh stakeholders pemerintah, lembaga asing maupun swasta yang ada di Provinsi NTB.
Semoga rumusan hasil pembahasan Musrenbang RKPD tahun ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan daerah NTB menjadi lebih maju dengan progresivitas yang tinggi hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB dan meninggalkan keterpurukan kita pada level rendah menjadi level yang lebih tinggi pada skala nasional terutama mengejar ketertinggalan IPM kita saat ini.

Loka Karya Good Governance Bagi Pelayanan Publik

2011-04-03T20:01:00.000-07:00

Hari ini Senin 4 April 2011 di selenggarakan acara Loka Karya Good Governance bagi Pelayanan Publik bertempat di Ruang Rapat Pela Parado Bappeda Provinsi NTB yang dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Bapak DR. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc dengan narasumber Prof. Dr. Henk. Addink (Guru Besar Hukum Administrasi Negara dan Governance, Universitas Utrecht , The Nederlands).

Loka Karya ini bertujuan untuk membentuk pribadi birokrat yang lebih berpihak pada masyarakat dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik yang prima berbasis good governance bagi masyarakat sehingga menghasilkan suatu pencerminan atau implementasi yang sangat positif bagi citra aparat sebagai pelayan publik.

Acara ini diselenggarakan dari tanggal 4-5 April 2011 dihadiri oleh sejumlah kalangan baik dari birokrasi, LSM serta tokoh-tokoh masyarakat. (Joule)

PERHELATAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2012

2011-04-03T19:18:00.000-07:00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 direncanakan akan terselenggara pada hari jum'at mendatang dari tanggal 8 hingga 10 April 2011 dengan tema "PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI TERWUJUDNYA NTB BERSAING".

Acara akan dibuka secara langsung oleh Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi, MA dan dihadiri pula oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Rangkaian kegiatan Musrenbang ini telah melalui beberapa tahapan yaitu Pra Musrenbang se-Pulau Lombok dan Pra Musrenbang se-pulau Sumbawa yang dimaksudkan untuk mengakomodir setiap usulan dari masing-masing Kabupaten/Kota se - NTB dan tertuang dalam RKPD masing-masing Kab/Kota yang kemudian akan disinkronisasikan serta dibahas dalam Musrenbang tingkat Provinsi Jum'at mendatang.

Hasil rumusan tersebut akan menjadi bahan acuan dan implementasi berbagai program kegiatan pembangunan daerah Provinsi NTB dalam suatu rumusan yang akan tertuang dalam RKPD Provinsi NTB 2012.

Beberapa ekspose yang akan disampaikan pada perhelatan besar BAPPEDA Provinsi NTB tersebut, antara lain meliputi; Sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perwujudan NTB Bersaing, Peran dan Strategi DPD-RI dalam mendukung perluasan Ekonomi di NTB, Peran dan Strategi DPR-RI dalam mendukung Perluasan Pertumbuhan Ekonomi di NTB, Peran dan Strategi DPRD NTB dalam mendukung Perluasan Pertumbuhan Ekonomi di NTB serta Hasil Kajian Belanja Publik NTB 2010 serta Program/Kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana.

Ekspose terbut akan dilaksanakan pada hari pertama pembukaan MUSRENBANG RKPD 2012 Provinsi NTB dan pada hari berikutnya akan diisi oleh paparan diskusi /tanya jawab dan diskusi panel yang sebelumnya dilalui oleh pemaparan Program/Kegiatan Bidang Ekonomi dan Sosial.

Semoga MUSRENBANG RKPD Tahun 2012 yang digelar Jum'at mendatang dapat membuahkan suatu rumusan yang berharga bagi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi kemajuan kita bersama...(Joule)

note; " Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Kegiatan MUSRENBANG RKPD Tahun 2012"

silahkan menghubungi Sekretariat MUSRENBANG RKPD Tahun 2012

Sub. Bagian PRK BAPPEDA Provinsi NTB Jln. Flamboyan No.2 Mataram

Telp (0370)631581

JAPAN TSUNAMI

2011-03-16T18:12:00.000-07:00

KAMI KELUARGA BESAR BAPPEDA PROVINSI NTB TURUT PRIHATIN DAN MERASAKAN DUKA YANG MENDALAM ATAS BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI 11 MARET 2011 LALU YANG MENIMPA SAUDARA-SAUDARA KITA DI JEPANG ...

'Semoga ini menjadi hikmah bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada ALLAH... dan berbuat kebajikan terhadap sesama agar bangsa Indonesia terhindar dari segala malapetaka serta bencana......'

HEADLINE NEWS

2011-03-13T19:32:00.000-07:00

Pembukaan acara FORUM SKPD RKPD tahun 2012

Pembukaan acara Forum SKPD digelar hari ini, pada tanggal 14 Maret 2011 bertempat di ruang Rapat Pela Parado kantor BAPPEDA Provinsi NTB , yang dibuka secara resmi oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat , H. Muhammad Nur, SH, MH didampingi oleh Kepala BAPPEDA Provinsi NTB DR.Ir.H. Rosiady Sayuti, M.Sc.

Acara ini drencanakan akan terselenggara selama 3 hari dari tanggal 14-16 Maret 2011 yang akan memebahas tentang usulan dari masing-masing SKPD yang ada di Provinsi NTB, termasuk instansi vertikal.

Hasil pembahasan usulan tersebut akan dibawa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi NTB Tahun 2011 sebagai mekanisme dari pertemuan antara perencanaan yang berasal dari bottom up dan top-down.
Pada saat ini sedang berlangsung sidang klinis yang terbagi menjadi 3 (tiga) forum pembahasan yang membahas tentang usulan dari masing-masing sektor baik ekonomi, sosial, tata ruang dan prasarana.
Semoga hasil Forum SKPD ini akan membuahkan sesuatu yang berharga bagi pembangunan Daerah NTB yang kita cintai....(Joule)

MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2011

2011-03-09T19:21:00.000-08:00

“Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Ikhtiar Penanggulangan Kemiskinan”

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat diselenggarakan hari Selasa lalu, 8 Maret 2011 dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Ikhtiar Penanggulangan Kemiskinan”.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat diantaranya Wakil Bupati Sumbawa, Kepala Bappeda Provinsi NTB (dalam hal ini diwakili oleh Kabid Statistik Bappeda Prov NTB, Drs. L. Bayu Windya , M.Si), sejumlah anggota Muspida Kabupaten Sumbawa Barat, Ketua DPRD Kab. Sumbawa Barat dan seluruh pejabat unit SKPD Kab. Sumbawa Barat serta tokoh-tokoh masyarakat, agama , LSM, PNPM , Newmont Nusa Tenggara maupun seluruh pejabat tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sumbawa Barat pada pembukaan acara menegaskan prioritas pembangunan yang bertumpu pada potensi wilayah strategis, sehingga program pembangunan dapat berjalan secara merata , adil dan berkesinambungan.
Sedangkan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. Amry Rakhman, M.Si menyampaikan beberapa hal diantaranya, “perlu adanya jalinan kerjasama antara stakeholder terkait baik Provinsi maupun Kabupaten, pemenuhan tehadap program prioritas untuk KSB yang dituangkan dalam RKPD , membangun komitmen dan kespakatan diantara stakeholders serta pendekatan bottom up dan up to bottom melalui sinkronisasi stakeholders yang memiliki tupoksi sesuai dengan rencana kerja program prioritas” tandasnya.
Selain itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Kabid Statistik Bappeda Prov. NTB Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si pada sesi presentasinya menegaskan “perlu adanya sinergitas antara program Provinsi dan Kabupaten “ tandasnya.
Diantaranya, pengembangan sumber daya manusia , pengembangan infrastruktur yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan akses menuju kawasan strategis, perbaikan jaringan irigasi, perlindungan mata air dan konservasi sumber daya alam, pengembangan bibit sapi dan penataan kandang, peningkatan kapasitas dan pemasaran hasil produksi jagung, pengembangan teknologi pangan berbasis industri jagung, peningkatan kapasitas dan pemasaran produksi jagung serta penataan destinasi pariwisata.
Hasil rumusan sidang akhir Musrenbang tingkat Kabupaten Sumbawa Barat ini akan dibawa pada Musrenbang Tingkat Provinsi yang akan dirumuskan dan diakumulasikan dengan Kabupaten /Kota lainnya di Provinsi NTB sebagai bahan Musrenbang tingkat nasional mendatang.
Semoga hasil rumusan nanti akan memberikan sumbangan berharga bagi pembangunan NTB di masa-masa mendatang khususnya pada tahun 2012 yang akan segera menghampiri.. (Joule)

RINGKASAN APBD 2011

2011-03-06T18:17:00.000-08:00

SUMBER ; BAG ANGGARAN BIRO KEUANGAN SETDA PROV. NTB

PRA MUSRENBANG RKPD PROV. NTB 2011

2011-03-01T17:23:00.000-08:00

Pra musrenbang RKPD Provinsi NTB tahun 2011 akan diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 22 Maret 2011 mendatang dan dihadiri seluruh unit SKPD terkait kab/kota se-NTB.....

MARI KITA DUKUNG PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2011 DEMI KEMAJUAN DAERAH NTB YANG KITA CINTAI...

LOMBA GAMBAR "PETA" UNTUK ANAK HIDUP BERDAMPINGAN DALAM SATU MASYARAKAT DUNIA

2011-02-13T18:30:00.000-08:00

ACARA PELEPASAN STUDI GELAR DOKTOR Hj. Suryani Eka Wijaya, ST, MBA

2011-01-28T18:49:00.000-08:00

ACARA PELEPASAN STUDI GELAR DOKTOR

Hj. Suryani Eka Wijaya, ST, MBA

INFO BAPPEDA- Sabtu, 14 Januari 2011 yang lalu bertempat di salah satu kawasan Meninting Bidang Perencanaan Tata Ruang Ruang dan Prasarana BAPPEDA Prov. NTB menggelar acara perpisahan salah satu rekan yang akan melanjutkan studi S-3 (mengambil gelar Doktor) di salah satu perguruan tinggi di New Zealand.

Hj. Suryani Eka Wijaya, ST, MBA, (Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam) merupakan sosok wanita yang penuh dedikasi dan sangat cakap serta memberikan andil yang cukup besar terhadap institusi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal itu salah satu ungkapan Kepala Bappeda Prov. NTB DR.Ir.H. Rosiady Sayuti pada acara pelepasan tersebut.

Beliau juga menambahkan "semoga Eka (panggilan akrabnya) setelah menyelesaikan studi dapat memberikan sebuah kontribusi yang positif terhadap kemajuan daerah NTB sepulangnya kelak " tandasnya.

Selain itu disertai joke-joke yang menambah keceriaan acara tersebut diluar suasana haru yang sempat menyelimuti kepergian mbak Eka, Bapak Kepala Bappeda mengharapkan pula kepulangan mbak eka dapat membawa satu doktor lagi dari new zealand, maklumlah calon doktor kita ini masih lajang.

Selamat jalan mbak Eka, semoga sepulangnya kelak gelar yang diperoleh akan memberikan pengaruh yang besar dalam memberikan sumbangsih terhadap kemajuan daerah NTB....good luck.....

Mari Kita Beri Dukungan Pembangunan Islamic Center Bagi Kemajuan Peradaban Islam Masyarakat NTB

2011-01-23T17:31:00.000-08:00

Mari Kita Beri Dukungan Pembangunan Islamic Center Bagi Kemajuan Peradaban Islam

Masyarakat NTB

Untuk Apa Islamic Center?

2011-01-23T17:24:00.000-08:00

Untuk Apa Islamic Center?

Sejak belum dibangun, kontroversi tak pernah redam atas keberadaan Islamic Center (IC). Pemerintah Provinsi NTB sejatinya meniatkannya untuk kebaikan semua lapisan umat.

BANGUNAN super megah itu sedang dibangun. Aktivitas terlihat di sekitar lokasi. Letaknya masih di jantung kota Mataram. Persis berseberangan dengan bangunan Mesjid Raya At-Taqwa Mataram. Di bibir pelataran yang berbatasan dengan bantaran saluran air, berdiri papan berlatar putih bertuliskan nama pelaksana pekerjaan: PT. Pembangunan Perumahan.

Di tengah bising mesin alat berat,eskavator dan molen yang bekerja di proyek tersebut, suara miring pun nyaring terdengar dari trompet kelompok-kelompok kontra. Pernyataannya menghiasi halaman headline media lokal.
Alih-alih ingin menggoyah keputusan pemerintah yang dianggapnya tidak aspiratif. Sayangnya serangan kontraproduktif itu timbul-tenggelam, seiring sikap legowo pemerintah untuk mendengar dan terus mencerahkan makna IC.
Jumat, 19 Maret 2010, merupakan catatan bersejarah bagi masyarakat NTB, terutama warga

Kota Mataram. Karena pada hari peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Saw, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, MA berkesempatan melakukan peletakan batu pertama pembangunan IC.
Lantas apa makna dari pembangunan IC tersebut? Mengapa harus memulai pembangunannya yang tentunya akan menelan biaya besar untuk ukuran kapasitas fiskal daerah kita yang terbatas ini? “Dalam berbagai kesempatan, Bapak Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan IC NTB adalah gagasan yang sudah lama ada di NTB. Tepatnya sejak era kepemimpinan Gubernur Wasita Kusuma (almarhum),” kata DR Ir H Rosiady Sayuti, MSc dalam tulisannya di Info Bappeda edisi Maret lalu.
Diuraikan bahwa NTB yang mayoritas penduduknya muslim, kemudian Pulau Lombok yang dikenal dengan Pulau Seribu Mesjid. Jadi sangat wajar mendambakan adanya sebuah simbol (landmark) sebagai kebanggaan masyarakat.
Apalagi berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, atau bangunan yang kemudian dapat bermanfaat bagi peningkatan keimanan dan ketaqwaan umat. “Ada wadah yang dapat dibanggakan untuk menjadi sarana pemersatu berbagai kepentingan masyarakat daerah kita yang heterogen atau plural ini. Adanya IC, kita dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama ‘rahmatan lil alamin’. Agama yang dapat memayungi dan mengayomi seluruh makhluk di bumi, bahkan seluruh jagat raya (alam semesta) yang tak terbilang luasnya ini,” ujarnya.
Di dalam lembaga IC itu nanti akan dilaksanakan berbagai pengkajian tentang nilai-nilai Islam dan keIslaman, serta manusia dan kemanusiaan yang pada dasarnya berpusat pada fitrah manusia sebagai khalifah.

Icon NTB

Berdirinya IC nantinya diharapkan dapat menjadi icon NTB yang telah memantapkan visinya sebagai daerah yang Beriman dan berdaya Saing (NTB BerSaing). Sekaligus sebagai landmarknya Kota Mataram yang bervisi “Maju dan Religius”.
Pertanyaan lainnya, apa manfaat dari adanya IC itu bagi masyarakat NTB? Secara arsitektural, sesuai disainnya, bangunan IC akan memiliki sebuah bangunan mesjid yang besar dilengkapi dengan menara megah dan kokoh, asmaul husna. Tingginya 99 meter dari permukaan tanah. Angka 99 itu sendiri diambil dari Asmaul Husna, 99 nama agung Allah SWT.
Bagian utama bangunan IC memiliki empat komplek bangunan. Bangunan pertama, mesjid, yang kalau jadi nanti akan dapat menampung jemaah hingga lima belas ribu jemaah. Kapasitas ruang yang representatif. Sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga Kota Mataram untuk menjadikan IC sebagai opsi pelaksanaan shalat Ied. Disamping tentunya untuk kegiatan peribadatan sehari-hari.
Bangunan kedua merupakan lembaga pendidikan terpadu. Mulai TK sampai Perguruan Tinggi. Sejatinya, gedung ini dihajatkan untuk lembaga pendidikan bernuansa Islami yang berkelas internasional, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
“Di sinilah diproses revitalisasi peradaban Islam dalam rangka menemukenali seperti apa sesungguhnya ‘way of life’ yang bernuansa Islam seperti yang kita pelajari di sekolah selama ini,” tutur Rosiady.
Intinya, IC mendidik generasi muda Islam yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman akan nilai-nilai keagamaan maupun dari sisi penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan pemahaman yang lebih sederhana, di sinilah dididik generasi masa depan Islam yang handal baik secara lahiriah maupun bathiniah. Berwajahkan Islam moderat, dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat, jauh dari sifat-sifat radikal, cerminan dari sosok Islam yang Rahmatan lil Alamin, serta menjembatani ketegangan yang selama ini seringkali terjadi baik antara agama dan budaya, agama dan iptek, bahkan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan sekuler.
Untuk menunjang misi di atas, bangunan ketiga dari IC tersebut adalah Pusat Kajian keIslaman dan IPTEK. Lokasinya menempati Mesjid Raya At-Taqwa sekarang.
Nantinya, gedung ini diperuntukan sebagai lembaga pengkajian keIslaman, perpustakaan, dan juga museum mini atau galeri yang menggambarkan keagungan Islam di masa lampau berikut sejarah masuknya Islam di NTB. Gedung ini juga menjadi perkantoran bagi lembaga-lembaga Islam provinsi yang sudah ada, seperti MUI, DMI,FKPP NTB, BAZDA, dan lain-lain.
“Manfaat lain dari IC adalah sebagai salah satu pusat rekreasi atau wisata religi. Dengan adanya menara Asmaul Husna dan bentuk berbagai bangunannya yang unik, kiranya IC NTB dapat menjadi daya pesona tersendiri bagi NTB yang telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu andalan daerah,” ucap Rosiady.
Pengalaman di berbagai IC yang ada di tanah air, dapat memberikan suatu harapan bahwa IC ini dapat juga berfungsi ekonomi. Di samping pusat religi dan peradaban. Untuk itu, maka disiapkan komplek bangunan ke empat, yaitu area komersial atau bisnis. Di mana di situ terdapat perhotelan, pusat rekreasi dan olahraga, dan lain-lain. Areal ini merupakan komponen terakhir yang akan dibangun kelak, dengan menempati lokasi di sebelah selatan gedung DPRD Provinsi. []Arwan S. Roni

Pertaruhan Harapan di RSUD Mataram

2011-01-20T17:13:00.000-08:00

Pertaruhan Harapan di RSUD Mataram

Pelayanan kesehatan gratis merupakan salah satu prioritas
Pemerintah Provinsi di era NTB Beriman dan berdaya Saing (BerSaing), saat ini. Alih-alih penguatan sasaran dan manfaatnya, diupayakan infrastruktur yang lebih memadai.

LELAKI paruh baya itu duduk santai di pojok lahan parkir Rumah Sakit Umum (RSU) Mataram. Persisnya di lantai dasar bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang bersebelahan dengan salah satu apotik setempat. Dia, yang biasa disapa rekan-rekannya dengan sebutan Pak Kadir, itu sehari-harinya memang berprofesi sebagai juru parkir (jukir) di situ.
Entah sudah berapa motor yang keluar masuk sepanjang hari itu, dan berapa pula yang dilayaninya. Jika ditanya, kakek empat cucu ini cuma bisa menjawab melalui hitungan manual keping demi keping uang receh di salah satu saku rompi jingga yang dikenakannya.
Satu, dua, tiga, empat,…. dan seterusnya sampai menyebut empat puluh tiga ribu. “Alhamdulillah,” pupusnya dengan bias cerah. Gurat keriput itupun seakan memudar seketika oleh rasa syukurnya.
Bagi Kadir, sedikit atau banyak rejeki itu selalu disyukurinya sebagai Rakhmat Sang Illahi. Sepanjang ini, hasilnya pas-pasan untuk menghidupi rumah tangganya dengan dua anak dalam tanggungan, termasuk menampung anak keduanya, menantu, dan dua cucunya. Meski untuk menyisihkan untuk menabung masih sangat sulit.
“Anak kedua saya itu masih nganggur, dan ikut sama saya. Sedang yang tertua (anak sulung) sudah mandiri, di situ saya dapat dua orang cucu,” katanya yang mengaku setiap hari bersepeda dari rumahnya di bilangan Kampung Banjar, Ampenan Selatan, ke RSU Mataram ini.
Pukul 06.00 Wita, Kadir sudah siaga di lahan pencariannya. Pulangnya tak tentu, tergantung
padat atau normalnya kunjungan di rumah sakit. Tapi biasanya pukul 14.00 Wita sudah pulang. Pendapatan hariannya pun relatif, sesuai tarif retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui peraturan daerah (perda)nya. “Biasa saya narik Rp 500 per unit roda dua dan Rp 1.000 untuk roda empat. Nggak tentu juga, terkadang ada juga yang nggak jadi diambil karena uangnya kegedean jadi nggak ada kembalian, atau memang orangnya lagi nggak punya sama sekali, yaa diikhlasin aja, itung-itung beramal,” tuturnya polos.
Meski terkesan lancar-lancar saja, namun tak sekali dua dirinya juga mengalami hal tak menyenang kan. “Umpamanya pas saya lagi ladeni pemarkir (pengguna jasa parkir), tiba-tiba ada yang ngeluh motornya kena bret (lecet) saat di parkiran, atau helm yang hilang.
Yahh.. namanya aja resiko pekerjaan, mau nggak mau yaa.. terpaksa diganti. Meskipun taruhannya penghasilan seharian jadi ludes, malah nombok,” ujarnya sambil tersenyum getir.
Kenapa bisa bret? “Namanya aja, lahannya agak sempit, udah gitu dikelola beberapa orang lagi, jadi sama-sama sedikit. Resikopun besar karena posisi kendaraannya mepet-mepetan,”dalihnya. “Coba kalau luas, kan enak, hasilnya juga pasti lebih lumayan,” selorohnya sembari tertawa ringan.
Potret tentang Pak Kadir ini mewakili sekian fenomena kehidupan yang biasa kita temui di kitaran RSU Mataram. Setidaknya mengajarkan kepada siapa saja tentang bagaimana ketegaran sebuah tekad, semangat, dan harapan ‘wong cilik’ yang bertaruh pada keyakinannya menatap kehidupan yang lebih baik.
Di bagian lain, barisan para pedagang asongan, warung kecil, hingga penjaja makanan, mengitari luar areal sebelah barat rumah sakit yang berbatasan dengan kantor Gubernur Provinsi NTB. Bahkan beberapa unit taksi juga terlihat berjejer. Yang pasti, kesemuanya mewakili cerita masing-masing tentang menggantungkan nasib pada fasilitas umum milik pemerintah satu ini. Uniknya lagi, mereka rata-rata mencetus keinginan yang sama, yaitu jika kemudian lahan rumah sakit diperluas agar lahan daya tampung pasien dan pengunjung memadai sehingga usaha kecilpun kecipratan. Tapi itu jelas tidak memungkinkan mengingat kawasan memang diapit beberapa bangunan penting lain dan pemukiman warga. Terkecuali membangun atau merevitalisasi aset pemerintah provinsi di lokasi yang lebih luas.
Bak gayung bersambut: keinginan itu sebentar lagi terbeli. Sambutan pun riuh menabuh cerita baru.
Pemerintah Provinsi NTB akhirnya memutuskan merelokasi bangunan RSU Mataram itu ke lahan yang lebih memadai dan representatif. Meski lokasinya berada di wilayah selatan Kota Mataram. Tepatnya di areal Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi NTB dan Poltekes di Dasan Cermen, Kecamatan Cakranegara. Akreditasnya secara otomatis ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas B.
Pekerjaan megaproyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 328 miliar lebih–dari
APBD I, ini sudah dimulai semenjak tahun 2007 silam. Dan kini memasuki tahun ke empat–sesuai estimasi biaya dan tahapan fisik pembangunan tahap I, dengan alokasi anggaran Rp 17.783.738.480.
Diperinci, proyeksi anggaran yang digelontorkan untuk tahapan pertama 2007-2011 ini tak kurang dari Rp 186.881.166.058,80. Sedang tahap II 2012-2016 sebesar Rp 141.694.244.648.
Menarik titik simpul permasalahan ini, tidak semata-mata soal teknis pengayaan standarisasi fungsi sebuah rumah sakit. Di dalamnya justeru lebih menekankan bagaimana mewujudkan derajat kesehatan rakyat yang layak sesuai visi misi NTB BerSaing dan Millenium Development Goals (MDG’s). Di samping pula mengayom tumpuan segelintir kalangan seperti Pak Kadir dan rekan-rekannya yang menabur di situ.
Mendalami sisi teknisnya, DR. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Kepala Bappeda Provinsi NTB, mengatakan, keberadaan RSUD Mataram tidak hanya memberikan fungsi pelayanan kesehatan atau rumah sakit umum daerah kelas B saja, tetapi sekaligus sarana pendidikan dan penelitian serta rujukan, sebagaimana misi dan fungsi rumah sakit pada umumnya. Dengan dua keunggulan pelayanan yang mengacu pada visi, misi, fungsi, dan tujuan RSUD Mataram, Perinatologi dan unit riset Biomedik.
Dasar pertimbangan penetapan tersebut, sesuai dengan misi RSUD Mataram yang mengutamakan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi; jumlah penduduk perempuan (52%) lebih banyak daripada laki-laki (48%); masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Provinsi NTB; tingginya BOR di ruang NICU TRANS; meningkatnya jumlah kunjungan pasien di klinik kebidanan dan kandungan sebesar 11%; tingginya kasus penyakit infeksi dan HIV/AIDS Indonesia Bagian Timur; memiliki klinik konseling HIV/AIDS dan Deteksi Kanker yang dapat dikembangkan dalam bentuk penelitian di unit riset biomedik (URB); URB juga memproduksi vaksin hepatitis; kurangnya sarana dan prasarana URB untuk
mendukung penelitian; dan kurangnya SDM di URB.
“Ada tiga hal yang menjadi cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mataram, antara lain mewujudkan pelayanan kepada tuntutan customer satisfaction melalui medical excellence, service excellent dan finance excellent; mewujudkan kinerja yang memenuhi standar nasional dan persyaratan manajemen mutu sesuai standar total quality service; dan mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh karyawan,” ujarnya.
Untuk fungsi pendidikan terutama untuk mahasiswa S-1 dan PPDS-1, RSUD Mataram bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Universitas Al-Azhar Mataram, dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
“Untuk pembangunan RSUD Mataram membutuhkan lahan seluas 120.799 m2 ,” kata Rosiady. Lahan Bapelkes seluas 1,7 hektare (Ha), Poltekes 2,4 hektare, asrama 5.416 m2, Puskesmas Dasan Cermen 5.888 m2, dan perluasan lahan ke arah timur tapak 6,72 hektare.
“Sementara lahan eksisting di lokasi perencanaan luasnya 6.753 m2, dengan perincian Poltekes 3.813 m2 dan Bapelkes 2.940 m2,”lanjutnya. [] Arwan S. Roni

Terang Itu belum Pasti Benderang

2011-01-20T16:17:00.000-08:00

Terang Itu belum Pasti Benderang

Momok “biar pet” yang mendera kelistrikan NTB maupun hampir seluruh wilayah tanah air beberapa waktu belakangan ini diharapkan berakhir. Tapi belum pasti juga, sampai tersedianya pembangkit berkapasitas 10 ribu megawatt (MW)–yang pembangunannya dicanangkan dalam dua tahap.

CARUT marut pelayanan kelistrikan yang melanda negeri ini sepertinya bakal jadi cerita lalu. Pasalnya, pemadaman bergilir yang kasuistik pelan-pelan dapat teratasi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Meskipun tidak sekali tepuk, tapi setidaknya gebrakan Dahlan Iskan, sang Direktur Utama perusahaan dan jajarannya cukup berhasil mengundang decak dari Presiden SBY. Pak Beye (sebutan populer Bambang Yudhoyono) tak mau buang waktu untuk mengumandangkannya
ke tengah khalayak luas.
Selasa, 27 Juli lalu, Presiden yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono beserta beberapa menteri kabinet, Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, Menko Kesra Agung Laksono, dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya berkunjung ke Mataram, NTB, guna mendeklarasikan “Indonesia Bebas Pemadaman Listrik Bergilir 2010”. Acara dipusatkan di halaman kantor Gubernur NTB dengan disaksikan ribuan massa, baik dari kalangan undangan maupun masyarakat umum.
Dipusatkannya kegiatan di NTB, menurut keterangan sebuah sumber resmi di kementerian ESDM dikarenakan daerah ini merupakan yang terakhir berhasil

mengatasi masalah pemadaman bergilir pada 30 Juni lalu.
Bagian yang tak kalah sensasional dari prosesi ini adalah penampilan Gubernur NTB, TGH M.
Zainul Majdi, MA sebagai pemandu sesi dialog interaktif oleh Presiden RI. Gubernur Termuda Indonesia ini bahkan terlihat cukup apik menata arus suasana. Entah talenta atau apa, namun kehidmatan menyeruak sepanjang itu.
Kegiatan ini ditayangkan ke segenap penjuru nusantara melalui beberapa jaringan media elektronik nasional maupun cetak.
Presiden SBY dalam sambutannya mengatakan, persoalan kelistrikan merupakan permasalahan nasional, sehingga momentum ini harus diantisipasi secepat mungkin dan dicarikan solusi terbaiknya.
Terbatasnya kapasitas daya listrik menjadikan pemerintah pusat dan daerah berjuang sekuat tenaga dengan melakukan berbagai macam upaya, sehingga krisis listrik segera diantisipasi.
“Semua tahu, listrik itu penting.

Listrik juga tentang keadilan. Tidak adil rasanya kalau sebagian rakyat tidak mendapatkan listrik dengan mudah,” ujar Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat ini.
Oleh karenanya pencanangan ini merupakan awal bagi PT. PLN (Persero) untuk memberikan
pelayanan terbaik bagi pelanggan.
Terutama terkait pemadaman listrik secara sporadik di beberapa wilayah di tanah air dalam beberapa waktu belakangan ini.
Disinggung pula oleh Presiden bahwa permasalahan listrik yang terjadi saat ini merupakan warisan sejak zaman Indonesia merdeka.
Persisnya hingga 2005 lalu jumlah atau kapasitas listrik di tanah air tidak berubah, sementara permintaan konsumen terus meningkat.
Menyikapi situasi ini, Presiden berjanji pihaknya akan terus berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait, terutama pemerintah daerah. Di samping pula melalui langkah terobosan, seperti dengan mencanangkan program pembangunan pembangkit berkapasitas 10 ribu megawatt (MW) tahap pertama dan kedua. “Namun untuk itu butuh waktu yang panjang. Sebagai contoh pembangunan pembangkit 2x200 MW, yang menghabiskan waktu 2 hingga 4 tahun. Sementara ini hingga waktu penambahan daya tersebut tuntas, masalah daruratnya perlu diatasi dulu,” tuturnya.
Demikianpun soal kekhawatiran publik atas kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan berbagai pernyataan miring seputar penghapusan subsidi dalam APBN, lagi-lagi dijawab Presiden sebagai bagian dari solusi oleh pemerintah. Mengapa? Sebab dari total anggaran lebih dari Rp 1.000 triliun dalam APBN, sebesar 20 persennya atau lebih dari Rp 200 triliun habis hanya untuk subsidi.
Padahal, pemberian subsidi itu belum tentu tepat sasaran bagi rakyat miskin. Khusus untuk kebutuhan listrik, pemerintah mengalokasikan subsidi Rp 55 triliun, sedangkan susidi BBM Rp 90 triliun.
“Tidak ada kenaikan TDL untuk pengguna 450-900 VA. Tarif listrik untuk industri juga sudah dihitung, sehingga tidak akan membebani produksi. Dengan kebijakan ini, ke depan justru akan bisa dialirkan listrik ke daftar tunggu,” kata SBY sambil mengutip daftar tunggu saat ini yang mencapai 19 juta pelanggan. Kendati begitu, SBY menyatakan bahwa tidak berarti tidak
akan ada pemadaman listrik sama sekali. Tuntasnya pemadaman bergilir tidak berarti masalah listrik sudah selesai. Presiden akan mengevaluasi dalam tiga bulan ke depan apakah kondisi listrik bisa bertahan seperti ini.
“Artinya pada Desember (2010) nanti kita lihat lagi. Ketika PLN mampu mengatasi, sekali lagi kita layak memberi apresiasi,” cetusnya seraya mengaku lega atas keberhasilan penuntasan permasalahan pemadaman listrik bergilir pada 30 Juni lalu itu.
Sebagai ungkapan rasa terima kasih itu, disampaikan penghargaan atas perjuangan karyawan PLN yang bekerja siang dan malam selama enam bulan terakhir.
Mereka (karyawan dan direksi PLN) diundang secara khusus untuk minum teh di Istana Negara. Karena itulah dia menantang para direksi baru PLN di bawah kepemimpinan Dahlan Iskan yang menjabat selama enam bulan terakhir. Tantangan itu dilontarkan SBY secara terbuka. “Dalam enam bulan ke depan mulai hari ini, kalau persoalan listrik bisa diatasi sepenuhnya, saya akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya,” tegasnya. [] Arwan S. Roni

Lampu Hijau oleh Senayan

2011-01-17T21:09:00.000-08:00

Lampu Hijau oleh Senayan

Program unggulan NTB bumi sejuta sapi (NTB-BSS) siap disemaikan. ‘Lampu Hijau’ sudah dinyalakan Komisi IV, DPR RI.

WAJAH sumringah terpancar dari segenap jajaran elit NTB BerSaing. Dukungan atas program unggulan NTB bumi sejuta sapi (NTB-BSS) akhirnya didendangkan.
Tak tanggung-tanggung, pelantunnya dari Senayan sana. Yaitu Komisi IV, DPR RI.

Senin, 21 Juni 2010, benar-benar merupakan hari tak terlupakan khususnya oleh para elite daerah ini. Sederet peristiwa kecil menggayut suasana aula utama Pendopo Gubernur NTB. Mulai keresahan yang melanda para tamu atas molornya acara, hingga terlambatnya rombongan kunjungan kerja (kunker) wakil rakyat Indonesia, itu tiba di Pendopo Gubernur NTB. Sesuai tentatif acara, harusnya sudah dimulai tepat pukul 14.00 Wita. Nyatanya menjadi 15.00 Wita.
Namun satu catatan penting yang terbetik dari pertemuan singkat antara para pemimpin dan rakyat NTB dengan wakil rakyat ini.
Apalagi kalau bukan lampu hijau untuk program NTB-BSS dari komisi yang yang membidangi pertanian, kehutanan, peternakan, serta perikanan dan kelautan.

Klimak ini tercapai usai pemaparan oleh Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh. Abdul Samad dan seorang pakar dari Unram.
“Bapak Ketua saya rasa tidak ada yang perlu ditunggu lagi atas kesungguhan NTB ini, pemaparannya cukup matang,” cetus salah seorang anggota, Tamsir, dalam interupsinya kepada Wakil Ketua Komisi IV, DR. M. Ja’far Hafsah.
Dan pernyataan itu mengundang applaus dari segenap yang hadir. Selain dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur H. Badrul Munir, Ketua DPRD NTB yang diwakili Wakil Ketua H. Lalu Syamsir, Asisten II H. M. Nur dan perangkat terkait satuan perangkat kerja daerah (SKPD) provinsi, momen penting ini juga melibatkan sejumlah perwakilan peternak se-Pulau Lombok yang beberapa di antaranya juga berkesempatan berdialog langsung dengan eksekutif dan Komisi IV. Denyut antusiasme itu seakan bermetamorfosa sepanjang prosesi kegiatan.

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi terlihat bersemangat mendengar lantunan paduan suara Komisi IV itu. “Kami siap menyerap,” ujarnya buru-buru memotong kalimat Tamsir yang menggulirkan kata ‘menyerap’. Dalam kalimat dukungannya tersebut Tamsir menyisipkan pesan kepada NTB terkait beberapa hal bersifat teknis menyangkut BSS, seperti sarana atau infrastruktur penggemukan, vaksinasi, inseminasi, Rumah Potong Hewan (RPH), dan sebagainya.
“Saya perhatikan Komisi IV sudah memahami usulan tentang program unggulan BSS ini. Apalagi setelah mendengar pemaparan secara teknis oleh jajaran terkait kita (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta seorang pakar dari Unram),” kata Gubernur kepada pers, beberapa saat seusai mengantar rombongan di depan pintu pendopo.
Pria yang berjuluk Gubernur Termuda di Indonesia, ini tak banyak menebar kata. Kecuali berharap dukungan baik melalui kebijakan maupun material dari pusat. “Kita sekarang mengharapkan dukungan lebih kongkrit lagi, seperti melalui kebijakan dan materi,” katanya.
Syarat dan resume konklusi pertemuan dengan DPR RI, itu mencakup penggemukan sapi, pengembangan biogas, pengembangbiakan sapi betina, vaksinasi, inseminasi, rumah potong (rupot), dan lainnya. Di luar itu, sasaran lain kunker Komisi IV juga untuk meninjau pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan ketersediaan pupuk.[]Arwan S. Roni

Optimisme Melawan Kemiskinan

2011-01-17T20:55:00.000-08:00

DR. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc.
Optimisme Melawan
Kemiskinan

Persoalan kemiskinan dan alasan rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) masih mendominasi stratifikasi sosial masyarakat di NTB.
Pemprov NTB tetap optimis, terbukti indeks pertumbuhan
ekonomi kini bertengger di atas Bali dan NTT.

Memang peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) NTB belum juga beranjak–dari ranking-33 ke 32 secara nasional. Hingga penghujung tahun ini, posisi itu belum juga menampakkan riak-riak perubahan baru lagi.
Optimistik para pembuat kebijakan justru berlawanan arah. Pemprov meyakinkan bahwa upaya strategis yang digencarkan saat ini bisa berdampak positif ke arah perubahan yang signifikan. Kuncinya adalah daya ungkit melalui pranserta aktif semua elemen yang terangkum dalam regulasi, termasuk masyarakat, dalam mendukung program pembangunan.
DR. H. Rosiady Sayuti, MSc, Kepala Bappeda Provinsi NTB menyatakan bahwa IPM tidak melihat dari sisi ranking, tapi lebih pada persoalan kapasitas (capasity case).

Parameternya indeks per unsur serta berimplikasi terhadap kinerja pembangunan di NTB sendiri.
“Jika suatu ketika kita mampu menurunkan angka buta huruf dan mampu meningkatkan lama bersekolah, maka tentunya kita masih memiliki kesempatan yang sama dengan daerah lainnya sekaligus bersaing secara profesional.
Begitu juga angka kesehatan, jika lebih baik dari provinsi lain, maka otomatis ranking juga akan menyesuaikan,” ujarnya.
Intinya, kata Rosiady, harus ada tekad serta upaya untuk bangkit. Sebagai catatan bersama bahwa meski indeks naik belum tentu diikuti oleh ranking, katanya. Menurutnya, jika NTB ingin mengejar ranking 20 besar pada 2013 nanti, maka artinya harus bisa mendahului indeks sebelas provinsi lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai Irian Jaya. Jika kawasan timur tersebut bisa kita dahului, barulah kita bisa mencapai ranking ke-20.
“Tolok ukurnya sekarang persentase angka buta huruf di Provinsi NTB sebisanya di bawah 5 persen. Dengan asumsi rata-rata lama sekolah bisa di atas 9 tahun. Angka kematian bayi (mortalitas) NTB bisa mendekati target nasional kurang dari 50 orang per kepala keluarga (KK), begitu juga angka kematian ibu dan sebagainya, sehingga pada tahun 2013 indeks kita bisa lebih baik dari 11 provinsi lain yang ada di atas kita.
Kesamaan visi inilah yang harus dimiliki oleh semua aparat pemerintah daerah mulai dari level desa/kelurahan, kecamatan hingga pemerintahan kabupaten/kota,” ungkapnya.
Buta aksara Kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat NTB umumnya terkait pengentasan buta aksara, menekan drop out anak-anak usia sekolah SD hingga SMP, dan meniadakan angka kematian ibu karena melahirkan.
“Upaya sharing anggaran pendidikan dan kesehatan gratis sudah dilakukan dengan semua kabupaten/ kota se Provinsi NTB. Yang inisiasinya melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan kabupaten/kota sejak tahun 2009 lalu.
Terobosan lainnya, masih melalui program 3A atau Akino, Absano dan Adono. Akino: angka kematian ibu nol, Absano: angka buta aksara nol, dan Adono: angka drop out pendidikan dasar nol. Kendati tak memberi jaminan kepastian atas keberhasilan program dalam waktu dekat ini, namun diharapkan berdampak pada percepatan dan penguatan program.
“Melalui program 3A minimal mampu menjawab tantangan pendidikan di daerah kita,” ucapnya. [] Arwan S. Roni

Menanti Operasional RSU RujukaN

2011-01-17T20:41:00.000-08:00

Menanti Operasional RSU RujukaN

Pengoperasian Rumah Sakit Umum (RSU) Rujukan Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa masih tertangguhkan. Keberadaannya sudah sangat dinanti-nanti masyarakat Samawa Rea.

BANGUNAN megah bercat putih di wilayah Kabupaten Sumbawa itu sudah berdiri kokoh. Di pelatarannya terpampang plang proyek bertuliskan “Pembangunan RSU Rujukan Provinsi NTB”. Sayangnya suasana sekitar terlihat adem ayem, seakan tiada tanda kehidupan.
Yah, maklumlah proyek bangunan fisik yang menelan anggaran Rp 52 miliar pada tahap I dari usulan Rp 183 miliar lebih, itu masih belum dioperasikan. Ada apa gerangan? Keterangan beberapa sumber yang diperoleh Media Bersaing NTB menyebutkan megaproyek itu terkendala persoalan kelanjutan pembangunan fisik dan ketersediaan peralatan kesehatan.

Terutama dalam mendukung operasional rumah sakit, seperti penyiapan tenaga medis, peralatan, pelayanan, dana pembangunan fisik dan sarana vital lainnya.
Di samping juga persoalan status kelembagaan rumah sakit yang sedang diproses menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan kepemilikan Pemerintah Provinsi NTB.
Hasil audiensi Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang pembangunan fisik RSU Rujukan Provinsi di Pulau Sumbawa tanggal 14 Agustus 2010 menyepakati bahwa pengoperasian dilakukan pada semester I tahun 2011 dalam tahap minimal kelas C.
Ini dikarenakan kondisi fisik bangunan rumah sakit yang belum memiliki listrik, air, selasar, peresapan air hujan, drainase, gedung lantai II poliklinik, dan peralatan kesehatan. Selain belum rampungnya pembangunan kantor dan fisioterapi.
“Secara pasti, bangunan fisik rumah sakit baru mencapai 11 unit bangunan atau sekitar 34,38 persen dari 32 unit yang direncanakan,” ungkap DR. Rosiady Sayuti, M.Sc., Kepala Bappeda Provinsi NTB, baru-baru ini, di Mataram.
Saat ini, lanjut Rosiady, pemerintah provinsi tengah mengusulkan pembangunan fisik rumah sakit tahap II dan peralatan kesehatan tahun anggaran 2011. Dengan cakupan item meliputi, kelanjutan gedung Poliklinik, Kantor dan Fisiotherapy (Tahap I), pembangunan gedung rawat inap, gedung publik dan kantin, gedung serba guna, gedung obat dan farmasi, loundry, jenazah, musholla, mekanikal elektrikal dan instalasi pengolahan limbah (IPAL), selasar, serta saluran drainase.
Kenapa tidak di tahun ini? “Untuk tahun anggaran 2010 ini, sama sekali nihil. Baik alokasi dana dekonsentrasi, APBD Provinsi maupun APBD Pemkab Sumbawa,” kata Rosiady. Tadinya, Pemprov NTB sendiri sudah mendapat lampu hijau untuk pembangunan fisik RSU Rujukan Provinsi di Pulau Sumbawa tahun ini melalui APBD.
Besarannya Rp 3 miliar dengan peruntukan kelanjutan pembangunan gedung ICCU/ICCU tahap I. Akan tetapi karena pertimbangan keterbatasan dana yang tersedia serta dana perimbangan keuangan daerah Provinsi NTB, maka dana yang sudah teralokasi tersebut dialihkan untuk prioritas pembangunan lainnya.
“Sejujurnya dana 3 M (Rp 3 Miliar) itu sudah ok, tapi ditiadakan dengan alasan keterbatasan dana tersedia dan perimbangan keuangan daerah, dan diprioritaskan untuk pembangunan proyek lainnya di provinsi,” ucapnya.
Mengutip Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 366/Menkes/SK/ V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2009, bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik tahap pertama RSU Rujukan Provinsi di Pulau Sumbawa sebesar Rp 45 miliar. Dari APBD Provinsi NTB sebesar Rp 2 miliar dan APBD Kabupaten Sumbawa Rp 5 miliar. Realisasi fisik tertanggal 31 Desember 2009 untuk bangunan bersumber dana Tugas Pembantuan APBN sebesar 100 persen, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 35.106.764.000 atau sebesar 78,02 persen dari pagu anggaran Rp 45 miliar tersebut.
Dari berbagai sumber dana yang dialokasikan baik APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Sumbawa untuk pembangunan fisik RSU rujukan Provinsi di Pulau Sumbawa diperuntukan unit bangunan sebagai berikut :

Di Balik Mangkirnya ‘Commissioning’ BIL

2011-01-17T20:13:00.000-08:00

Di Balik Mangkirnya
‘Commissioning’ BIL

Penantian panjang masyarakat NTB terhadap Bandara Internasional Lombok (BIL) Tanak Awu, Lombok Tengah, belum juga berujung. Ancar-ancar commissioning tahun 2011.

SEPERTINYA pemerintah provinsi kembali harus mengelus dada. Pasalnya rencana commissioning BIL kembali mangkir. Entah ini kali yang ke berapa. Malah, setelah ini kepastian final tentang itu belum ada konklusi.
Pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah berupaya maksimal untuk
memenuhi harapan publik. Yang jelas ini bukan faktor kesengajaan atau kelalaian. Tapi yang namanya harapan dan keinginan tetap saja tak harus lunas. Jika merenung kembali: “Manusia hanya sekedar berencana, Tuhan jua yang menentukan”.

“Pemprov masih menunggu,” kata Ir H Ridwan Syah, MM, Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Hubkominfo) Provinsi NTB.
Ia bahkan sama sekali tak menyangkal jika saat ini kondisi pembangunan masih mandeg. Kenyataan ini dipicu defisit anggaran sebesar Rp 76 miliar yang dialami pihak kontraktor PT. Slipi Raya dan PT. Angkasa Pura I (AP I). Hingga kini, AP I sendiri masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaannya–pasca konsolidasi. Kabarnya, pergantian dewan direksi di tubuh AP I belum ada tanda-tanda melakukan RUPS atau mengambil kebijakan secara umum sebelum selesainya audit BIL oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Belum lama ini, jajaran AP I dan pihak terkait pada pembangunan BIL serta Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah menggelar rapat bersama di Hotel Sheraton, Senggigi, Lombok Barat. Ridwan Syah sendiri mengaku hadir pada kesempatan itu. Keputusannya, semua pihak menyepakati penyelesaian pembangunan fisik BIL pada Desember 2010, dan dilanjutkan dengan proses sertifikasi. Baru kemudian tahun 2011, commissioning.
“Munculnya persoalan defisit anggaran yang masih menemui jalan buntu. Dan ini merupakan
titik krusial yang menyebabkan BIL belum bisa terselesaikan,” ujarnya.
“Defisit anggaran BIL hanya bisa ditutupi oleh keputusan manajemen baru. Namun sebelum audit BPK selesai, jabatan direksi belum akan diserahterimakan. Tambahan dana BIL, mesti menunggu RUPS PT AP I dilaksanakan, tanpa itu dananya otomatis tidak akan cair.”
Kapan akan digelar, Ridwan Syah menggeleng. Namun menurutnya, Gubernur NTB telah bersurat kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN selaku pemegang saham terbesar PT.AP I.
Dalam surat itu, Gubernur mendesak pihak pusat supaya BIL segera dilanjutkan. Jawabannya? “Yang jelas, surat Bapak Gubernur tersebut direspon positif oleh masing-masing kementerian.
Malah tim dari kementerian akan turun langsung melihat BIL sekaligus mencatat persoalan yang dihadapi BIL untuk dicarikan solusinya,” urainya.
Butuh empat bulan Untuk melangkah menuju commissioning BIL, membutuhkan waktu empat bulan lagi. Jika saja dana tambahan kelir di bulan Desember 2010 ini, ada kemungkinan BIL beroperasi bulan April 2011 mendatang. Akan tetapi, itu belum pasti juga. Apalagi idealnya penyelesaian pembangunan fisik membutuhkan waktu antara 2-3 bulan.
“Sekalipun pembangunannya bisa dilakukan secara paralel antara fisik dan sertifikasi, saya rasa operasionalnya tidak bisa cepat.
Katakanlah sertifikasinya 1 bulan, dengan kondisi sekarang ini sudah awal Desember, maka kemungkinan BIL baru bisa dioperasikan antara April atau Mei, dengan catatan tambahan dana cair minimal Desember ini,” ujar Ridwan Syah. [] Arwan S. Roni

BASNO untuk Derajat Kesehatan Masyarakat

2011-01-17T19:31:00.000-08:00

BASNO untuk Derajat Kesehatan
Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat NTB masih jauh tertinggal. Kenyataan memprihatinkan: buang air besar (BAB) sembarang tempat masih membudaya–khususnya di kawasan permukiman kumuh atau sepadan sungai di perkotaan atau di perdesaan.

SANGAT sulit melihat kenyataan ditengah masyarakat kita. Bahwa kesadaran akan hidup sehat itu sebenarnya sangat penting, justru menjadi mahal tatkala sudah tertimpa musibah sakit,” ujar Prof. DR. Ascobat Gani, pakar kesehatan merangkap Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, seperti dirilis sebuah media massa ibukota pada kegiatan Munas Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) se-Indonesia di Jakarta, 2007 silam.

Pencetus populis teori “Otak Kosong” ini lebih jauh memfokuskan tingkat ekspektasi kesejahteraan dari tolok ukur kesehatan secara swadaya. Dengan tetap bertumpu pada kesadaran untuk memulai pola hidup sehat secara dini.

Di NTB, yang peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)nya di urutan 32 secara nasional, indikator kesehatannya bisa dibilang kalah dibanding provinsi tetangga seperti NTT

dan Papua. Kondisi ini terbaca melalui rendahnya angka kematian ibu maupun bayi, ataupun usia harapan hidup (UHH). Sangat tragis bahkan, karena berada pada posisi paling bawah dalam jajaran nasional.

DR. Rosiady Sayuti, M.Sc., Kepala Bappeda Provinsi NTB melihat gejala ini dari pendekatan statistik. Nyata sekali: kenapa kemudian posisi kesehatan NTB berada di deretan paling bawah secara nasional. Salah satunya menyangkut perilaku hidup sehat, yang secara langsung saling terkait mengait dengan sanitasi lingkungan dasar di mana penduduk bermukim.

“Sebagai contoh, kita lihat angka yang menyangkut rendahnya tingkat kepemilikan jamban keluarga atau fasilitas MCK yang dimiliki penduduk,” kata Doktor lulusan Amerika ini, baru-baru ini.

Dikatakan pula bahwa data yang dikeluarkan BPS tahun 2008 bisa menjadi parameter dasar yang menjelaskan hal tersebut. Jumlah rumah tangga yang dilengkapi dengan jamban masih belum mencapai 50 persen. Jika diartikan: kepemilikan jamban NTB ini di bawah rata-rata nasional yang sudah berada pada posisi di bawah 30 persen.

“Data ini menunjukkan dua hal, pertama adalah tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap pentingnya jamban keluarga, bagi kesehatan anggota keluarga masing-masing. Kedua adalah terkait dengan kemiskinan,” ujarnya.

Setidaknya masih banyak warga yang terkendala dengan dua hal tadi: kemiskinan dan kesadaran akan pola hidup sehat. Bahkan dalam kenyataannya masih banyak warga kita yang hanya punya tempat tidur dan dapur. Sementara sumur masih numpang di tetangga, atau ke tempat umum, atau bahkan ke sembarang tempat, seperti sungai, kebun, dan lain-lain.

“Sebenarnya masih ada kesempatan untuk berbuat, misalnya mengikis paradigma itu,” ungkapnya yakin. Kendati menurut dia, membangun kesadaran masyarakat seperti ini memang tidak mudah. Apalagi berhadapan dengan masyarakat miskin alias kurang mampu.

“Namun bukan juga tidak mungkin,” selanya seraya mencontohkan keberhasilan sebuah desa di wilayah Kabupaten Sumbawa atas hal itu. Sang Kepala Desa Sebayang–nama desa tersebut, dinilai mampu meyakinkan warganya akan arti pentingnya jamban bagi anggota keluarganya untuk menjaga kesehatan. Atas pembuktian itu juga desa tersebut berhasil meraih juara nasional untuk kategori perilaku hidup sehat.

Prestasi ini tidak terlepas berkat kesadaran setiap rumah penduduk untuk memiliki jamban keluarga secara swadaya. “Bahkan ada pula seorang kepala rumah tangga bercerita kepada saya bahwa dia rela meminjam uang cuma untuk membangun jamban. Nampaknya ia telah menyadari enaknya punya jamban sendiri. Tidak lagi harus antri di tempat umum ataupun berlari-lari ke kebun setiap pagi,” tuturnya.

Terobosan BASNO

Belakangan, pengalaman ini melahirkan gagasan untuk memupuk kesadaran hidup sehat di NTB melalui kepemilikan jamban. Konsep programnya disebut Buang Air di Sembarang tempat Nol (BASNO).

Sekilas tematik dengan istilah Akino, Absano, Adono (program unggulan NTB BerSaing, atau gerakan 3A). Namun apapun itu, yang jelas fokus basno oleh Pemerintah Provinsi NTB ini nanti tak lain untuk membudayakan derajat kesehatan masyarakat NTB, di samping mengangkat IPM dari indikator kesehatan.

“Inilah yang kemudian menjadi aktor dalam hal buang air di sembarang tempat alias BAS. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTB ke depan, maka budaya ini harus dinihilkan alias menjadi nol, sehingga disepakatilah dalam sebuah lokakarya di Bappeda beberapa waktu yang lalu, apa yang dikenal dengan istilah “Buang Air di Sembarang tempat

Nol” atau biasa disingkat BASNO,” ulas Rosiady.

Kerangka implementasi ke depan? “Untuk menjadi BASNO, setiap kabupaten/kota melalui perangkat di bawahnya sampai ke desa/kelurahan harus menyadarkan warganya bahwa budaya buang air sembarangan itu tidak baik bagi kesehatan. Bukan saja kesehatan diri dan keluarga, tapi juga kesehatan warga lingkungan sekitar. Oleh karena itu, maka perlu diberikan pemahaman bahwa keberadaan jamban di setiap rumah, sama pentingnya dengan

keberadaan rumah itu sendiri. Artinya tidaklah lengkap membangun rumah, apabila tidak memiliki jamban sendiri,” pungkas Rosiady. []Arwan S. Roni

2011-01-17T17:16:00.000-08:00

SCHEDULE TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD 2012

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011

2011-01-14T17:49:00.000-08:00

SENAM PAGI SEBAGAI WUJUD PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

DI LINGKUP BAPPEDA PROVINSI NTB

Sebagai wujud upaya peningkatan disiplin aparatur , BAPPEDA Prov. NTB setiap hari sabtu melakukan kegiatan rutin senam pagi yang wajib diikuti oleh setiap karyawan/karyawati lingkup BAPPEDA Provinsi NTB.

Hal ini merupakan suatu bentuk penyegaran dalam rangkaian kegiatan unit SKPD ini dalam menghadapi kesibukan /kegiatan yang sangat padat terkait upaya percepatan pembangunan NTB tahun 2011 ini.

Antusiasme para peserta senam pagi dapat terlihat pada foto yang dapat kami rekam ketika kegiatan rutin ini berlangsung hari ini, walaupun cuaca sedikit mendung dan disertai hujan rintik-rintik, para peserta tetap bersemangat dan semoga ini merupakan awal semangat baru dalam menghadapi tantangan di tahun 2011 ini serta peningkatan terhadap kapabilitas BAPPEDA Provinsi NTB sebagai lini terdepan perencanaan pembangunan dalam rangkaian percepatan pembangunan Provinsi NTB tahun 2011 ini...

2010-09-06T20:24:00.000-07:00

"KAMI KELUARGA BESAR BAPPEDA PROVINSI NTB MENGUCAPKAN"

" SELAMAT HARI RAYA
IDUL FITRI

1 SYAWAL 1431 HIJRIYAH "

"Minal Aidzin Wal Faidzin"

Mohon Maaf Lahir dan bathin

2010-07-19T18:07:00.000-07:00

Mari kita dukung Rinjani sebagai salah satu Geopark dunia guna mendukung program wisata NTB....

Mohon berikan masukan bagi terwujudnya keinganan kita bersama sebagai salah satu daerah yang patut diandalkan di tingkat nasional maupun internasional.. terimakasih

Penghargaan Internasional yang telah diraih :

Winner of the 2004 Destination Stewardship Award: Gunung Rinjani National Park on the island of Lombok, Indonesia and the Rinjani Trek Management Board— a park, business, and community partnership
Winner of Tourism for Tomorrow Awards 2006

foto by : Igan Sutawijaya (Tim Ekspedisi Geologi Indonesia Bakosurtanal)

2010-07-05T21:27:00.000-07:00

Pemerintah Provinsi NTB dan semua kabupaten/kota siap-siap membidik dana Rp 2,4 triliun dari APBN. Ini tentu saja sesuai harapan Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi yang disampaikan saat pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2011, 23 April lalu.

INI bisa dibilang sebuah gebrakan. Betapa tidak, jika beberapa waktu silam, Gubernur sempat dibuat gerah

oleh rendahnya capaian kinerja aparaturnya. Kini pasti bertolak sumringah. Yah, apalagi kalau bukan atas prestasi aparatur yang mampu membayar keinginan Gubernur terkait realisasi nota kesepahaman (MoU)

antara pemprov dan kabupaten/kota pasca Musrenbang RKPD, bulan April lalu.DR. Rosiady Sayuti, M.Sc., Kepala Bappeda Provinsi NTB mengakui pemprov melalui Bappeda Provinsi NTB telah membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan jajaran di tingkat kabupaten/kota.

“Jadi nanti prosedurnya untuk mendapat dana ke menteri melalui provinsi, tidak bisa langsung dari kabupaten,” kata Rosiady Sayuti pada kesempatan konferensi pers di ruang media center, Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/4/10) lalu. Rencananya, kata Rosiady, 50 persen dari dana Rp 2,4 triliun tersebut akan dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dalam perinciannya juga mencakup alokasi untuk program unggulan rumpun hijau, yang salah satunya adalah sapi, jagung, dan rumput Laut (Pijar). “Tidak hanya itu, program unggulan kesehatan AKINO (Angka Kematian Ibu Nol) akan kecipratan juga kok,” sambungnya buru-buru.

Khusus program rumput laut, Pemprov NTB sudah menandatangani kontrak kinerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Diperkirakan untuk pengembangan rumput laut ini bakal menelan dana sebesar Rp 150 miliar.

Dana sebesar itu juga digunakan untuk program perluasan pengembangan rumput laut dan program lainnya yang masih satu rumpun. “Rumput laut ini program yang menurut kita bagus untuk pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir,” cetus Rosiady.

Sementara menyinggung soal hasil Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2011 baru-baru ini, Rosiady kembali mengulas angka Rp 1,5 triliun yang diproyeksikan melalui APBD NTB Tahun Anggaran 2011 nanti. Ancar-ancarnya: Rp 800-900 miliar dari dana tersebut untuk belanja langsung atau belanja yang bersentuhan dengan program pembangunan. Termasuk di dalamnya program pertanian dan peternakan.

Pakan ternak

drh. Abdul Samad, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, mengatakan pemprov akan mengembangkan industri pakan ternak. Ini terkait program peternakan yang dikenal dengan jargon Bumi Sejuta Sapi (BSS). Pabrik pakan ternak ini sebagai salah satu solusi penyediaan kebutuhan akan pakan di NTB. “Tidak lupa juga kita akan berikan edukasi pada masyarakat untuk mengolah pakan sendiri. Jerami yang sebelumnya dianggap limbah bisa diolah sendiri menjadi pakan,” sebut Abdul Samad. \\Arwan S. Roni

2010-07-05T21:04:00.000-07:00

"DEBOTTLENECKING"

OLEH : DR.Ir.H. Rosiady Sayuti, M.Sc (KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB)

DALAM dua kali pertemuan rakornas yang dipimpin langsung oleh presiden SBY, di Istana Cipanas dan Tampaksiring, kata “debottlenecking” adalah kata asing yang paling sering diucapkan oleh presiden. Beliau agak gusar karena ternyata begitu banyak aturan atau kebijakan yang ada di negeri ini yang ternyata menyebabkan terjadinya debottlenecking. Ada aturan aturan yang sesungguhnya tidak perlu, namun terkesan diada-adakan dalam berbagai levelnya, sehingga menyebabkan terjadinya debottlenecking.

Contoh yang paling nyata adalah urusan perijinan, dimana dibutuhkan waktu paling cepat 70 hari bagi sebuah perusahaan atau investor yang akan berinvestasi di Indonesia untuk dapat mengantongi ijin. Belum lagi untuk memulai bisnisnya. Sementara di negara-negara lain, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, jauh lebih singkat dari itu. Di Singapura, konon hanya butuh waktu seminggu. Demikian pula di Vietnam, sebuah Negara yang baru memulai pembangunannya di penghujung era 70-an.

Secara sederhana, debottlenecking dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk meretas berbagai hambatan (struktural) yang dapat menjadi sumbatan dari gerak laju pembangunan nasional pada berbagai levelnya. Pada berbagai bidang pembangunan. Sebagai contoh yang sederhana, kalau kita mau buka warung, berapalama kita perlukan, jika kita ingin melalui prosedur yang resmi dan legal. Bukan mau nerobos nerobos. Apalagi kalau orang asing, yang ingin investasi. Berapa kali mereka harus bolak balik ke negerinya, untuk membangun power plant, yang notabene sesungguhnya sangat diperlukan untuk mengatasi kelangkaan listrik di negeri kita.

Itu baru soal perijinan. Belum lagi soal prosedur pertenderan atau pengadaan barang oleh pemerintah. Atau terkait proses pengeluaran dan penggunaan dana pemerintah. Demikian rumitnya, sehingga harus ada ketrampilan khusus, harus ada orang yang benar benar memiliki ‘kelebihan’ yang mampu bekerja di urusan keuangan dan pengadaan barang. Demkian rumitnya urusan yang menyangkut keuangan ini, sehingga ada kawan yang mengatakan bahwa kita ‘lebih mementingkan akuntansi dari pada substansi’.

Adalah benar bahwa prinsip kehatia-hatian harus kita perhatikan. Ada benarnya juga bahwa kecermatan dalam penelaahan keuangan harus ‘dinomorsatukan’. Namun jika kemudian semua itu mengalahkan substansi, membuat kita menjadi sangat lambat beraksi, atau susah sekali mengisi substansi. Itulah yang oleh presiden disebut sebagai bottleneck, atau leher botol yang memperlambat bahkan menyumbat arus deras pembangunan yang kita ingin percepatan. Demikian banyak yang ingin kita lakukan untuk percepatan dan perubahan, namun menjadi tidak mungkin terjadi karena berbenturan dengan berbagai peraturan yang tidak mungkin kita abaikan begitu saja.

Gambaran keadaan itulah yang menjadi perhatian khusus presiden saat ini. Seluruh pemangku kepentingan utama pelaku pembangunan di negeri ini dikumpulkan. Mulai dari presiden, wapres, para menteri, gubernur, pimpinan pimpinan BUMN strategis, sampai kepala kepala Bappeda seluruh Indonesia. Dalam bahasa beliau, jika ada jalan yang lebih mudah dan mungkin lebih murah, mengapa kita harus membuat jalan yang sulit dan mungkin lebih mahal. Kasihan rakyat, yang harus sabar dan sabar. Padahal sesungguhnya, jika kita memang mau dan ihlas, jalan yang lebih mudah dan murah itu pasti ada. Wallahu a’lam bissawab…

2010-07-05T20:43:00.000-07:00

Mengawal RTRW Provinsi NTB

PERMASALAHAN umum pembangunan dan demografi yang terangkum dalam isu strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB, membutuhkan langkah antisipatif terhadap ketidak seimbangan antara sebaran penduduk dan alih fungsi lahan. Dalam bagian akhir tulisan di edisi terdahulu, “Mengurai Isu Strategis Tata Ruang NTB”, memuat risalah tentang perlunya memikirkan tentang upaya terobosan dengan optimalisasi penggunaan lahan agar daya dukung lahan, udara, air dan ketersediaan pangan tetap terjaga. Langkah cepat, tepat, dan konsisten sudah barang tentu ibarat harga mati. Jika tidak demikian, kekhawatiran akan dampak negatif yang semakin banyak dirasakan, terutama dengan adanya peningkatan kejadian bencana alam dari tahun ke tahun. Semakin menurunnya kenyamanan, kondisi perekonomian dan lain sebagainya yang dikhawatirkan akan menurunkan kualitas kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang. Di samping pengaruhnya terhadap daya saing Provinsi NTB.

RTRW Provinsi NTB sendiri yang menjadi arahan bagi RTRW 10 kabupaten/kota, kini menghadapi tuntutan

yang harus dijawab untuk kebaikan masa depan. Mulai penyediaan ruang untuk investasi (insfrastruktur dan kawasan strategis), ruang untuk kebutuhan kawasan lindung dan kebutuhan pangan, ruang untuk distribusi penduduk (pengembangan desa dan kota) dan ruang untuk mitigasi bencana. NTB dimasa mendatang bisa pula diartikan untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah, melalui pembangunan infrastruktur perdesaan dengan basis pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi laju urbanisasi, serta upaya untuk mendorong kembali basis pembangunan pada sektor pertanian (agribisnis).

Tingkat urbanisasi yang tinggi–terutama di Pulau Lombok, akan menimbulkan kekosongan tenaga kerja di perdesaan. Sehingga berpotensi memicu terjadinya perkembangan perkotaan ke segala arah (sprawl). Dan jika ini sampai terjadi, maka akan memicu munculnya kekumuhan di kawasan perkotaan/wilayah padat di perkotaan. Kalau sudah begitu, perlu dipertimbangkan bentuk penataan jaringan dan pengembangan pelayanan umum dengan skala perkotaan di perdesaan, yang nantinya akan dapat melahirkan fungsi ganda: membentuk pusat-pusat ekonomi baru di perdesaan dan menekan urbanisasi yang terjadi akibat tekanan ekonomi. Pengembangan fasilitas pelayanan skala kota juga diharapkan menjadi pendorong masyarakat perdesaan untuk tetap berdiam dan berusaha di tempat yang sama. Dengan demikian diharapkan perekonomian perdesaan dapat berkembang dengan menekan kemungkinan terjadinya penyedotan sumberdaya dari perdesaan ke perkotaan.

Atas tujuan tersebut, kita masih menghadapi permasalahan. Permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur adalah pertanahan, perijinan, keterbatasan pembiayaan dan peran serta masyarakat. Pembangunan sistem sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian lebih serius lagi. Terutama upaya percepatan penyelesaian infrastruktur prime mover NTB, upaya untuk menarik investasi swasta dan masyarakat, peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi agar sejalan dengan sasaran Millenium Development Goals (MDGs), meningkatkan upaya-upaya peningkatan fungsi prasarana SDA, serta rehabilitasi DAS. Demikian pula terhadap pengembangan ruang untuk berinvestasi. Sebagai motor utama perekonomian, investasi sangat bergantung pada faktor keamanan wilayah. Asumsinya: keamanan wilayah tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila tidak ada iklim investasi, investasi tidak mungkin terjamin jika tidak ada kesejahteraan masyarakat, dan keamanan wilayah tidak mungkin tercapai jika tidak ada percepatan dan penambahan investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dalam pemanfaatan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sangat bergantung pada pihak-pihak yang berada langsung di lapangan.

Disinilah diperlukannya kejelian dan kecermatan didalam mengawal RTRW di lapangan. Atas nama keberlanjutan penghidupan masyarakat, maka RTRW juga diharapkan akan mampu mendorong ke arah terciptanya penetapan sawah berkelanjutan, upaya-upaya untuk menekan laju alih fungsi dan kesesuaian lahan (terutama pada kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan perkebunan), peningkatan peran dan pemahaman masyarakat, optimalisasi kembali pengembangan kawasan budidaya secara lebih terpadu konsisten, dan penataan bidang pertanahan. Bagi NTB dengan segala keterbatasannya, membentuk ruang berfungsi budidaya akan menghadapi banyak tantangan seiring dengan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan lainnya. Khususnya menyangkut stabilitas pangan, aktivitas ekonomi, dan perkembangan penduduk. Selain itu, untuk menjaga dan mempertahankan daya dukung lahan serta menjamin ketersediaan cadangan air oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di NTB perlu dipertahankan. Idealnya 40 persen kawasan berfungsi lindung terutama di Pulau Lombok, dan tidak boleh kurang dari 30 persen untuk Pulau Sumbawa.

Kepentingan menjaga DAS terkait erat dengan upaya mitigasi bencana untuk menekan kemungkinan terjadinya banjir dan longsor akibat penurunan daya dukung lingkungan. Hingga saat ini, tutupan tersebut baru dapat dicapai separuh dari target yang sudah ditetapkan. Sehingga perlu mekanisme yang dapat menjaga keberlanjutan tutupan dengan fungsi lindung tersebut, terutama bagi wilayah dengan fungsi lindung pada sebagian besar wilayahnya.

Yang juga tidak dapat diabaikan bahwa NTB sebagaimana pulau lain pada umumnya di kawasan Nusa Tenggara, terletak di jalur pegunungan berapi aktif yang disebut “Ring of Fire”. Terdapat beberapa lokasi di pesisir rawan bencana abrasi dan tsunami, serta daerah rawan gerakan tanah. Merupakan kenyataan bahwa kita hidup di daerah rawan bencana, yang memerlukan kesiapan dan langkah-langkah yang selayaknya menjadi perhatian dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah.

Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah ditetapkan sebanyak empat kawasan andalan di Provinsi NTB. Masing-masing, (1) Kawasan Andalan Pulau Lombok dan sekitarnya; (2) Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya; (3) Kawasan Andalan Bima dan sekitarnya; serta (4) Kawasan Andalan Perairan Selat Lombok dan sekitarnya.

Selain itu, ada Kawasan Strategis Nasional (KSN) untuk kepentingan ekonomi pada wilayah Kapet Bima dan KSN untuk kepentingan perlindungan pada wilayah Gunung Rinjani. Dengan demikian, dokumen RTRW

Provinsi NTB saat ini telah memperhatikan dengan baik antara perbedaan karakteristik wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hal ini penting untuk menjadi acuan dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan, sehingga beberapa persoalan yang selama ini dihadapi oleh Provinsi NTB dalam mengejar pertumbuhan pembangunannya dapat terwujud.

Penetapan berbagai bentuk pengelolaan kawasan tersebut haruslah dibaca sebagai sebuah upaya mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah, tentu saja dengan batas-batas kewajaran sebuah aktivitas pembangunan. Sebuah kewajaran yang berlandaskan pada sebuah pendekatan pembangunan.

Oleh karena itu, percepatan dalam kerangka keberlanjutan pembangunan di Pulau Lombok diarahkan melalui pendekatan LECI (Lombok as Eco City Island) dan di Pulau Sumbawa melalui pendekatan SuEZ (Sumbawa Eco Zone).

Pilihan atas pendekatan pembangunan melalui LECI – SuEZ adalah merupakan suatu bentuk pendekatan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti (a) pendekatan pengelolaan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) pulau secara berkelanjutan (green spatial planning), (b) mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, berbagai tingkat pemerintahan, dan sekaligus mengintegrasikan komponen ekosistem darat dan komponen ekosistem laut, serta sains dan manajemen, serta (c) landasan pendekatannya adalah keterpaduan perencanaan wilayah, yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial budaya, politik dan kelestarian sumberdaya alam serta lingkungan hidup.

Pada aspek pemanfaatan ruang, dilihat dari perkembangan implementasi pola dan struktur pemanfaatan ruang yang meliputi Sistem Kota-kota, Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah serta Pengembangan Kawasan Strategis. Pada tataran wilayah Provinsi NTB untuk masa 25 tahun mendatang, struktur interaksi pembangunan NTB dapat memiliki tingkatan strata/hirarkhi. Strata atau hirarki interaksi terwujud dalam bentuk strata dan hirarki, (1) antar unsur pusat-pusat moda, (2) antar linkage dan (3) bentuk atau jenis interaksi. Hal ini tercermin pada pengalokasian ruang dalam penetapan 16 Kawasan Strategis Provinsi (KSP), yang terdiri dari 12 KSP untuk kepentingan ekonomi dan 4 KSP untuk kepentingan perlindungan di masing-masing kawasan andalan.

NTB perlu menyadari akan terbatasnya sumberdaya alam yang ada, maka dalam konteks pembangunan haruslah dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam (depletion of natural resources); (2) tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource. Sehingga penetapan Pariwisata dan Agribisnis menjadi core bussiness dan LECI-SueZ sebagai pendekatan pembangunan NTB perlu dilakukan melalui beberapa upaya, di antaranya 1) revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan dan perkebunan; 2) akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; 3) akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya; 4) akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan; 5) akselerasi pengembangan infrastruktur wilayah (transportasi, energi, telekomunikasi dan sumberdaya air), serta pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

Tampak bahwa dalam hal ini, RTRW harus digunakan untuk memahami kondisi ciri, fenomena, dan hubungan sebab akibat dari unsur-unsur pembentuk wilayah, seperti penduduk, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sosial budaya, ekonomi, fisik lingkungan, serta merumuskan tujuan, sasaran dan target dari pengembangan wilayah, baik pulau maupun zona/kawasan. Untuk itulah, dalam pengembangan kawasan

strategis pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan kerjasama antar wilayah, pelaku, sektor dan level pemerintahan dalam meningkatkan keterpaduan, keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah dan wilayah/kawasan, perkotaan dan perdesaan berdasarkan potensi, unggulan dan permasalahan.

Penutup

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap besarnya kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) provinsi. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan melalui RTRW di masa mendatang, paling tidak akan mencoba menjawab atau merumuskan formulasi ideal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB. Hal ini mensyaratkan bahwa RTRW Provinsi NTB dan RTRW Kab/Kota haruslah benar-benar sejalan agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi

perencanaan dan pelaksanaannya.

Sehingga ke depan tata ruang benar-benar menjadi matra ruang dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun menjadi pedoman dalam penjabarannya. Melalui penyusunan dan revisi RTRW ini diharapkan ketimpangan antar wilayah yang terjadi selama ini sebagai dampak struktur ekonomi yang berbeda, dapat teratasi dan diarahkan guna pengembangan sektor dominan yang tumbuh cepat. Selain juga mampu mendorong sektor-sektor lain, yang pada gilirannya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. []M.Ridha Hakim

2010-07-04T20:28:00.000-07:00

Evaluasi IPM via Sensus

"Provinsi NTB bertekad menggenjot peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam tahun ini. spektasinya kini bertumpu pada hasil Sensus Penduduk Nasional 2010, bulan Mei, ini"

IPM NTB berada di posisi 32 secara nasional, jika merujuk data yang dikeluarkan oleh Kementerian koordinator Kesejahteraan Rakyat pada 2007 silam. Kabar ini beredar luas ke segenap penjuru wilayah NTB sepanjang tiga tahun terakhir ini. Kontroversipun merebak. Ada yang menyikapinya, sementara sebagian lagi frontal. Tapi terlepas dari itu, ini bukanlah harga mati. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Saat ini, pemerintah provinsi (pemprov) tengah menempuh langkah terobosan.

Seperti, dengan menggencarkan program-program unggulan ataupun memerioritaskan sasaran pembangunan

berbasis kewilayahan. “Kita (Provinsi NTB) masih punya kesempatan untuk mengejar peringkat yang lebih baik,” kata Badrul Munir kepada tim Info Bappeda usai penutupan Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun

2011 di Hotel Lombok Raya, Mataram,Minggu (25/4/10).

Alasannya sederhana: indikator mengukur IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sangat berkaitan erat dengan faktor demografi (kependudukan). Ia sebaliknya meragukan validitas sumber data ke pendudukan NTB yang dijadikan acuan oleh pusat dalam menyusun peringkat IPM, kala itu. “Lahh, data entry tentang jumlah penduduk NTB saja sering kontroversi antar lembaga terkait. Sensus juga kan dilakukan per satu dasawarsa (10 tahun),” ujarnya sembari menamsilkan rentang waktu sensus penduduk tahun 2000 silam dan sensus 2010 yang jatuh bulan Mei mendatang.

Seperti tak mau kalah set, Badrul bahkan mengungkap keyakinannya akan kemampuan NTB untuk menaikkan peringkat IPMnya. “Saya haqqul yakin kok,” tegasnya. Kenyataan ini terlihat dari upaya keras pemprov dan kabupaten/kota melalui pelaksanaan program-program unggulan di masing-masing daerah. []Arwan S. Roni

2010-07-04T20:02:00.000-07:00

Keunggulan ‘MindChamps’ Singapura

oleh : Drs. L. Bayu Windia, M.Si

Kekhasan dan daya tarik Singapura terkenal di mana-mana. Tidak saja di Asia Tenggara, namun juga di belahan benua lainnya. Luas wilayah negaranya yang relatif kecil, tak menyurutkan spirit penduduk yang didominasi etnis China ini untuk bersaing ketat dengan negara-negara tetangganya–termasuk sektor pendidikan.

SATU ciri yang paling menonjol dari Negara Singapura–sebuah wilayah yang diincar Sir Stamford Raffles karena posisinya yang strategis itu, adalah berlangsungnya kreativitas dan inovasi secara terus menerus. Kreativitas dan inovasi merupakan kebutuhan penduduk dan pemerintah negeri itu. Julukan sebagai pusat niaga dan pelabuhan ekspor terluas di Asia Tenggara, menjadikan negara ini tumpuan bagi negara tetangganya. Sah-sah saja, sebagai sebuah keunggulan komparatif.

Tetapi, satu filosofi yang patut ditiru siapa saja, yaitu masyarakatnya sangat menyadari bahwa terbatasnya sumber daya alam berpotensi mendorong semangat untuk “harus” unggul di sektor riil lainnya. Filosofinya: untuk bisa mengungguli penduduk negeri lain, maka pendidikan terbaik harus dilakukan sejak masa kanak-kanak. Semangat ini terejawantahkan melalui sebuah program prasekolah–sekelas playgroup. Kalau di Indonesia, identik dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Lembaga itu diistilahkan MindChamps Preschool.

Secara harfiah kira-kira artinya, sekolah untuk cara berfikir juara. Konon menurut informasi dari masyarakat setempat, program ini diklaim sebagai yang terbaik di Singapura. Walau dikelola murni oleh pihak swasta, tetapi tetap mendapat sentuhan subsidi dari pemerintah setempat. Unik memang. Bahkan mindchamps preschool ini memiliki sistim manajemen yang khas.

Simak saja misalnya, visi misi lembaga itu yang sangat keren. Visi lembaganya dirumuskan dalam bahasa yang mudah dicerna oleh setiap orang : MEMBANGUN DUNIA PARA JUARA. Sedangkan misinya: menciptakan dan menyampaikan perangkat lunak sebagai pikiran mutakhir untuk menghasilkan juara di seluruh dunia. Programmindchamps preschool juga dirancang khusus untuk membebaskan aliran alami pada pembelajaran anak-anak pra sekolah untuk mencetak juara-juara masa depan.

Perancang dari program ini berpandangan bahwa anak-anak merupakan pelajar alami yang hebat. Penelitian kognitif menunjukkan bahwa anak-anak belajar lebih baik melalui pengalaman dan eksperimen. Alasannya adalah perkembangan otak mereka bergantung pada pengalaman indera mereka yang tumbuh dan memperluas jaringan syaraf yang diperlukan untuk berpikir pada tingkat yang lebih tinggi.

Penelitian mendalam yang dilakukan oleh mindchamps preschool pada ilmu saraf, pendidikan, psikologi dan teater, digabungkan dengan temuan terobosan ala Professor Allan Snyder’s pada Champion Mindset telah menunjukkan bahwa seorang juara adalah mereka yang di atas semua, lalu membuat sambungan kreatif mereka sendiri yang unik. Inilah yang membuat pendekatan unik mindchamps preschool berhasil menciptakan mental juara pada anak anak.

Delapan elemen

Jika ditelusuri lebih mendalam, ditemukan bahwa ternyata keunggulan mindchamps pre-school terletak pada delapan elemen strategi pendidikan yang diterapkan, yakni membangkitkan kemampuan narasi anak, membangun kecerdasan sosial dan emosional, menggali keterampilan teatrikal dan kreativitas, mengasah bakat numerical (yang berhubungan dengan angka/numeric), menumbuhkan minat bekerja tim, menarik minat anak dalam segi bahasa dan keterampilan berkomunikasi, khususnya bahasa Inggris dan Cina serta menanamkan kepedulian pada alam dan lingkungan.

Dilihat dari tipe program yang dianut, mindchamp preschool menggunakan empat tipe, meliputi 1). membimbing anak dalam suasana menyenangkan agar melakukan kegiatan membaca dan menulis; 2). menyediakan kesempatan bersuka ria membuat gambar apapun yang mereka sukai; 3). mendorong rasa cinta Bahasa Cina (Mandarin) sebagai bahasa nasional mereka; dan 4). membangun moment-moment berkesan.

Pada jam-jam belajar dengan cara bermain, disediakan selingan musik bagi anak-anak. Maksudnya, diputarkan musik-musik pilihan dari berbagai jenis dan alat musik seraya diminta bermain drama.Di Indonesia sendiri, sejatinya kita punya program pendidikan sejenis preschool seperti itu baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun pemerintah. Hanya saja, jumlahnya tidaklah seberapa. Secara kualitatif: sistim manajemennya juga tidak gampang.

Buktinya, hanya di kota-kota besar yang terpelihara dan dikelola dengan baik. Bisa dikatakan, perbedaan yang tampak adalah visi dan misi di mindchamps preschool sangat nyata, lebih kongkrit. Sehingga tidak mengherankan bila setiap orangtua yang memasukkan anaknya ke situ punya gambaran anaknya akan ‘dicetak’ untuk menjadi apa di masa depan. Perbedaan lainnya terletak pada pilihan programnya. Di mindchamps preschool, setiap program dipilih atas dasar keterampilan yang dibutuhkan anak di masa depan. Kebutuhan untuk menghadapi dunia yang semakin bersaing, berjejaring (networking), bekerjasama, peduli lingkungan dan sebagai anggota masyarakat dunia. []L. Bayu Windia

2010-06-28T20:42:00.000-07:00

oleh : Silvy Suarniaty
Apel pagi, adalah kekhasan yang dimiliki Bappeda Provinsi NTB. Bagian disiplin aparatur ini sudah mentradisi sejak lama. Entah kapan persisnya. Namun yang pasti, spiritnya membias dalam rutinitas pelayanan kepada publik.

PAGI itu masih senyap. Fajar baru saja menyingkap tirai wajah bumi. Hembusan udara dingin masih terasa menyapa suasana. Waktu di arloji atau jam dinding setiap ruangan di bangunan strategis di bilangan Flamboyan, Mataram, ini menunjukkan pukul 06.30 Wita.

Sementara cahaya tursina perlahan merayap di atap bangunan kantor elit pemerintahan Provinsi NTB. Satu persatu punggawa sudah mengalir di sekitar pelataran.Mereka siap-siap mengatur barisan untuk apel pagi, tepat pukul 07.15 Wita. Demikian sekelumit potret aktivitas pagi di Kantor Bappeda Provinsi NTB.

“Dalam menyongsong NTB Bersaing kita perlu meningkatkan kinerja dan kedisiplinan setiap aparatur untuk mencapai percepatan dan melaksanakan program-program terobosan menuju NTB ke depan,” kata DR. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Kepala Bappeda Provinsi NTB, dalam kesempatan sambutannya di apel pagi, Selasa (11/4/10). Semangat ini, lanjut Rosiady, sesuai himbauan Gubernur NTB, TGH. M.Zainul Majdi, terkait gerakan meningkatkan disiplin aparatur di setiap SKPD Pemerintah Provinsi NTB.

Semangat dan tradisi ini sendiri kian digalakkan, terutama di era NTB BerSaing. Rosiady sendiri mulai menyuburkannya sejak awal kepemimpinannya, Oktober 2008 silam.

Tetapi siapa mengira, ada sesuatu yang menarik dari tradisi ini. Adalah anugerah khusus yang disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada pelaksana tugas apel pagi yang sempurna melaksanakan tugasnya sewaktu apel. Cara ini, konon dilakukan demi memotivasi jajaran untuk lebih meningkatkan kualitas disiplin diri di setiap kegiatan, baik di waktu bertugas dari yang paling sederhana seperti di upacara bendera, ataupun di tugas-tugas pokok lainnya.

“Walau ada saja yang terjaring tidak tepat waktu, tetapi itu bukanlah penyakit permanen. Cuma sesekali karena ada alasan mendesak,” ujar Rosiady. Sepanjang ini, peningkatan disiplin apel pagi di Bappeda Provinsi NTB, tergolong sukses. Dari jumlah pegawai sebanyak 135 orang, yang mengikuti apel berkisar 90-100 orang. Sementara sisanya, ada yang sedang bertugas dinas ataupun melakukan kegiatan lainnya.

Perlu apresiasi

Drs. H. Supran, MM., Sekretaris Bappeda, mengingatkan perlunya apresiasi atas pelaksanaan apel pagi di jajaran setempat. Kendati menurut tokoh yang dikenal ‘saklek’ di kalangan bawahannya, itu di SKPD lain pelaksanaan apel pagi dimulai pukul 07.00 Wita. Mengapa beda sendiri? “Kondisi ini karena menimbang beberapa karyawan dan karyawati Bappeda ada yang pergi mengantar putra-putrinya ke sekolah,” sahutnya tegas, “Pendidikan (bagi putra-putri) itu sangat utama. Ini sekaligus salah satu program unggulan yang dicanangkan NTB BerSaing, yaitu meningkatkan kualitas generasi dan melek huruf.”Sebagai kompensasi atas kelonggaran jam masuk kantor itu, untuk jam pulang Bappeda menerapkan pukul 15.00 Wita. Di atas rata-rata SKPD lainnya. “Itu paling cepat lho,” cetusnya. [] Silvy Suarniaty

2010-06-28T19:28:00.000-07:00

Keberadaan kawasan mangrove di NTB semakin tergerus. Apa ini pertanda jargon “mega biodiversity” mulai tertanggalkan?

PANORAMA Indonesia sangat eksotis. Dan itu diakui nyaris di semua belahan dunia ini. Tak berlebihan jika karena kekhasan dan keunikan itu, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity. Apalagi kalau bukan karena kekayaan dengan keanekaragaman hayati dan beragam habitat alami yang dimiliki.

Namun sejalan dengan lonjakan pertambahan jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional, lambat laun predikat tersebut mulai terdegradasi. Celakanya lagi, ini ditengarai perusakan berbagai habitat alami tersebut tak dapat terhindarkan.Akibatnya, berbagai ekosistem yang ada dinyatakan dalam kondisi kritis dan telah terganggu fungsi ekologinya. Salah satu habitat alami yang mengalami tekanan adalah ekosistem mangrove (bakau), yang mengalami kerusakan karena pengelolaan dan pemanfaatannya yang dilakukan secara tidak optimal.

Tingginya permintaan untuk mengubah dan mengonversi mangrove karena dianggap kurang menguntungkan, ke berbagai penggunaan lain yang dianggap lebih menguntungkan, mengakibatkan tekanan terhadap ekosistem ini secara kontinyu terus meningkat. Padahal, tanpa disadari ekosistem ini memiliki peran sangat penting dalam menyangga kehidupan masyarakat. Terutama masyarakat yang hidup di daerah pesisir dan pantai karena berbagai habitat alami lainnya seperti estuaria dan laut sangat bergantung pada ekosistem mangrove.

Deforestasi mangrove tidak saja berakibat pada kerusakan ekosistem mangrove saja, tetapi juga berakibat pada kemunduran kualitas ekosistem lain seperti ekosistem estuaria dan laut, serta berbagai ekosistem yang terdapat dalam ekosistem seperti muara sungai, laguna, dan kanal-kanal.

Kemunduran kualitas tersebut selanjutnya diikuti dengan penurunan produktivitas ekosistem. Penurunan produktivitas ini secara langsung akan membatasi kemampuan ekosistem untuk menghasilkan berbagai macam spesies ikan yang bernilai penting baik secara ekologi maupun ekonomi.

Padahal, di banyak negeri, telah lama pemerintah mereka merawat mangrove secara telaten dan berkelanjutan. Sebut saja misalnya, negara bagian Australia Selatan, State of South Australia, kira-kira 40 kilometer dari kota Adelaide yang ‘asri’ atau setengah jam perjalanan dari pusat kota seni, itu terdapat Taman Mangrove atau dikenal dengan “Mangrove Park” yang dijadikan salah satu tujuan kunjungan berlibur. Malaysia juga demikian. Negara yang populer dengan sebutan Jiran, ini memiliki Bakau National Park yang sering menjadi buah bibir wisatawan asal Indonesia.

Mangrove NTB

Keberadaan ekosistem mangrove di wilayah Provinsi NTB sendiri telah berada pada kondisi kritis. Secara pasti: ini terlihat dari perkembangan luas dan kualitas vegetasi mangrove-nya yang semakin menyusut. Data yang ada menunjukkan bahwa tahun 1993, hutan mangrove di NTB masih seluas 49.174 hektare (ha). Angka ini rupanya tidak dapat bertambah, justru sebaliknya menurun drastis. Di mana pada kurun waktu enam tahun berikutnya, yaitu tahun 1999, hutan mangrove mengalami penyusutan dan tersisa sekitar 20.234 ha. Benar-benar kronis.

Hal ini menunjukkan bahwa laju kerusakan hutan mangrove pada kurun waktu 1993-1999 mencapai 28,940 ha, atau dengan kata lain kerusakan hutan mangrove di NTB mencapai 4.823 ha setiap tahunnya. Kondisi yang memprihatinkan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu, sampai tahun 2006 dengan 18.357 ha. Berdasarkan kajian peta GIS terakhir, tahun 2008, hutan mangrove di NTB hanya tersisa 18.098 ha. Terdiri dari 10.571 ha yang berlokasi di luar kawasan hutan dan 7.526 ha di dalam kawasan hutan dengan kondisi sekitar 54 persen telah mengalami kerusakan. Kondisi yang masih baik dan relatif baik terutama terdapat di dalam kawasan hutan dan kawasan konservasi laut daerah.

Sementara hasil sebuah riset ilmu pengetahuan mencatat berbagai kegunaan mangrove. Dan itu sangat mencengangkan. Menyadari arti pentingnya tanaman pesisir ini, Bappeda Provinsi NTB menggagas kegiatan kokarya sehari bekerjasama dengan Balai Mangrove Indonesia, 11 Mei 2010 lalu. Tema acara yang dipusatkan di ruang rapat Pelaparado, Kantor Bappeda Provinsi NTB ini, Rapat Koordinasi Pokja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Mataram.

Prof. DR. Agil Al-Idrus, pakar mangrove dari FKIP Unram, mengatakan, mangrove sebagai salah satu indikator terbaik untuk mengukur tingkat pencemaran air laut. Keunikan kompleks mangrove di Gili Sulat, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai miniatur yang sangat lengkap dan nyaris sempurna sebagai tempat untuk mengamati keberadaan setiap unsur dari ekosistem peralihan.

“Pola tumbuh tanaman mangrove di Gili Sulat sebagai yang paling unik di dunia. Itu karena spesies mangrove tertentu yang mestinya terdapat di pinggir, malah tumbuhnya di tengah,”ujar Agil dalam paparannya di acara tersebut. Kondisi ini digambarkan terbolak-balik dari pola tumbuh tanaman mangrove di manapun di tempat lain.

DR. Harry Irawan Johari, akademisi dari Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur, menekankan pentingnya ekosistem mangrove. Produktivitas dan potensi hutan mangrove di NTB, kata dia, dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap kemampuan ekosistem mangrove untuk menghasilkan berbagai macam spesies ikan yang bernilai penting, baik secara ekologi maupun ekonomi.[] Bilik, S.Sos

2010-06-28T18:37:00.000-07:00

Angka Fantastis buat Karya Riset

Banyak cara dilakukan pemerintah untuk merangsang kreativitas putra bangsa. Salah satunya berupa insentif dalam nominal “menggiurkan” bagi karya-karya di bidang riset yang terseleksi.

TAHUN ini, pemerintah melalui Balitbangda Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) merilis program baru dalam pengembangan karya riset (penelitian dalam bidang teknologi tepat guna atau TTG).

Program yang bisa dikatakan sebagai ujicoba model stimulasi di bidang teknologi nasional ini dinamakan Riset Insentif 2011. Saat ini, sosialisasinya tengah digencarkan.

Kriteria penelitian meliputi ketahanan pangan, teknologi kesehatan dan obat, energi, teknologi dan manajemen transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pertahanan dan keamanan, material maju, sains dasar serta sosial kemanusiaan. “Produk target dari riset insentif yang dimulai sejak tahun 2009 ini bersifat semi top-down, di mana setiap proposal dikompetisikan secara terbuka (competitive based) untukmemilih produk target yg telah ditentukan oleh DRN (Dewan Riset Nasional) dan KRT (Komisi Riset dan Teknologi),” papar DR. Roosmalawati, salah seorang perwakilan Balitbangda pada kesempatan sosialisasi riset insentif 2011 di ruang Pela Parado, kantor Bappeda Provinsi NTB, Rabu (5/5/10).

Acara yang dipandu Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si, Kepala Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB, itu cukup menyita perhatian dari berbagai kalangan, tokoh akademisi, utusan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Forum TTG NTB, LSM, serta unsur masyarakat lainnya. Yah pantas saja, sebab insentif yang dijanjikan bagi yang terseleksi berkisar antara Rp100-500 juta per karya penelitian per tahun. Angka yang lumayan fantastis.

“Namun proses pencairannya 30 persen tahap pertama, 50 persen tahap kedua, dan 20 persen pada tahap akhir,”cetus Roosmalawati. Sementara perwakilan Balitbangda lainnya, Drs.Sugeng Siswanto Nurhamsyah Harahap, S.Kom., memaparkan seputar tata cara pengisian form pengajuan proposal insentif penelitian. Terutama melalui jaringan internet. “Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program yang diusung oleh Balitbanda Ristek ini, dapat diakses melalui internet dengan alamat situs www.drn.go.id atau www.ristek.go.id,” perincinya seraya berharap ke depan program dapat merangsang daya kreativitas di bidang IPTEK, khususnya menjaring inovasi yang berkualitas dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai salah satu daya dukung pengembangan sumber daya manusia bagi pembangunan NTB. [] L. Zulkarnain

2010-06-27T21:50:00.000-07:00

oleh : L. Yacob Satriawan

Saat ini diperkirakan sekitar 2,8 miliar penduduk dunia hidup tanpa

sanitasi dasar yang memadai. Di NTB kondisinya hampir sama:

sebanyak 42,52 persen (2007) penduduk NTB tidak memiliki akses

terhadap sarana sanitasi dasar yang layak.

KESADARAN masyarakat akan pentingnya sanitasi tampaknya masih lemah. Berbagai upaya maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terkesan masuk telinga kiri, keluar lewat telinga kanan. Padahal,sanitasi itu bisa mengancam kesehatan manusia, kelangsungan hidup anak, produktifitas kerja, polusi dan lain-lain.

Tidak di NTB saja, dunia pun mengakui sanitasi ini merupakan salah satu tantangan terbesar dunia saat ini. Sesuai sasaran MDGs (Milllenium Development Goals), dari 8 goal yang ditetapkan, satu diantaranya adalah menjamin pembangunan lingkungan berkelanjutan (goal ke-7), maka ditetapkan target bahwa pada tahun 2015 akan dikurangi hingga separuh jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar yang layak.

Khusus NTB, diharapkan pada 7 tahun ke depan, sekitar 3 juta jiwa terlayani oleh sarana sanitasi dasar yang layak. Dan sekitar 3,5 jiwa mendapatkan air minum atau air bersih. Tentu saja hal ini merupakan kerja berat dari semua pihak dan memerlukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Hasil evaluasi UNDP mengungkapkan, target yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG’s) atau sasaran pembangunan milenium ke-7 sulit dicapai tahun 2015, dan iperkirakan baru akan tercapai pada 2026.

Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi NTB, dan AMPL Kabupaten/Kota sewilayah NTB kini tengah bergiat mengembangkan rencana strategis AMPL.

Di antaranya melalui sosialisasi air bersih dan sanitasi ke masyarakat untuk membantu mengubah perilaku serta membantu pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Ditargetkan pada tahun 2015 sekitar 54 persen penduduk NTB sudah bisa terlayani sanitasi dasar yang layak, dan 80 persen penduduk terlayani sarana air bersih yang layak.

Setiap tahun diperkirakan lebih dari 200 juta ton feces dihasilkan manusia di seluruh dunia, terbuang tanpa penanganan yang memadai. Tahun Sanitasi Internasional bertujuan untuk mengangkat masalah-masalah sanitasi dalam agenda internasional dan mempercepat tercapainya kemajuan dalam memenuhi sasaran Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDG’s) dalam mengurangi jumlah orang-orang yang hidup tanpa akses terhadap sanitasi yang membaik pada tahun 2015 hingga separuhnya. Pemerintah NTB sendiri telah berencana mengentaskan jumlah penduduk yang belum mengakses air bersih dan sanitasi dasar hingga separuhnya pada tahun 2015.

Air bersih

70 persen permukaan bumi adalah air. Namun hanya sekitar 0,003 persen dari jumlah tersebut yang benar-benar termanfaatkan. Sebagian besar air atau sekitar 97 persen ada dalam samudera atau laut dengan kadar garam yang terlalu tinggi untuk kebanyakan keperluan. Dari 3 persen sisanya yang ada, sekitar 87 persen tersimpan dalam lapisan kutub atau sangat dalam di bawah tanah.

(ESP) di Indonesia, hampir 69 juta orang tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar dan 55 juta orang tidak memiliki akses terhadap sumber air yang aman. 13.100.000 anak berusia di bawah tiga tahun meninggal setiap tahunnya di Indonesia karena diare. Diare merupakan penyebab kematian anak-anak kedua terbesar di negara-negara berkembang–setelah infeksi saluran pernapasan akut.

Perilaku hidup bersih yang membaik,jika disertai dengan adanya akses terhadap toilet, menurunkan tingkat kematian anak dan meningkatkan jumlah anak perempuan yang bersekolah, mengurangi kekurangan gizi dan tingkat infeksi, memberi martabat yang lebih baik serta keleluasan bagi semua, khususnya perempuan, yang sering secara tidak sepadan mengalami ketidaknyamanan karena kurangnya toilet yang bersih dan aman. [] L. Yacob Satriawan

2010-06-27T20:14:00.000-07:00

Husni Fahri: Sama-sama Asyiknya

Tak banyak aparatur pemerintahan yang siap menerima kenyataan soal penempatan. Tetapi yang ini lain: di bidang manapun ditugaskan, bukan menjadi aral untuknya buat berkarya.

CUKUP lama bergelut di bidang pertanian, sama sekali tak membuat lelaki paruh baya ini merasa asing. Belum genap setengah tahun menduduki posisi Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi NTB, sosok yang memiliki nama lengkap Husni Fahri, ini mengaku belum sekalipun diliputi rasa canggung. Bahkan mengeluhpun tidak.

Padahal kalau ditilik: sudah banyak asam garam direguk pria berdarah Lombok Timur ini khusus di dunia pertanian. Mulai dari pengajar di sekolah pertanian, hingga didapuk sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi NTB. “Saya mengawali karir birokrasi semenjak 1985,”kisahnya kepada tim Info Bappeda Provinsi NTB,“Sepanjang itu, saya sempat menjabat sebagai Kepala Sekolah SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) Mataram, tahun 2002-2008.”Sebelum didapuk sebagai Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Bappeda Provinsi NTB sejak Januari 2010 lalu, itu pria yang mengaku memiliki perpustakaan mini lantaran kecintaannya terhadap buku ini menduduki posisi sebagai Sekretaris DinasPertanian (Distan) Provinsi NTB.

Terpaut jauh memang dengan latar belakang pendidikan dan karir birokrasi yang dilakoninya selama ini. Namun, satu pandangan hidup yang bisa kita resapi dari pengisi posisi yang ditinggalkan Hj. Sely Andayani, ini bahwa jiwa istiqomah terletak pada hati yang ikhlas dalam menjalankan setiap amanat. “Ingat! Amanat itu kan titipan,”sentilnya sedikit berfilosofi.

Lalu bagaimana ia menjalani proses adaptasi dengan lingkungan dan bidang baru? “Tidak ada yang sulit, sejauh kita mengamalkan tupoksi dengan baik, malahan sama-sama asyiknya kok,” sahut Husni yang juga sempat menjabat Kepala Balai Benih Induk Padi Palawija Provinsi NTB serta Dinas Peternakan Kota Mataram periode 1993-1998.

“Hanya saja harus saya akui jika volume pekerjaan saat ini lebih besar.Sampai-sampai belakangan ini biasa pulang ngantor pukul tigaan (15.00 Wita).”Sungguh cerminan loyalitas yang tinggi.

Menjajaki konsepnya terkait perencanaan ekonomi, penghobi olahraga renang ini menyepakati pentingnya sinkronisasi antara anggaran dan program dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini bersifat mutlak. Setidaknya melalui pola skala prioritas.

“Jika tak seiring, mustahil sasaran program pembangunan bisa tercapai,” tukasnya,“Apalagi menanggulangi masalah kemiskinan?!” Nah,lho..! Maksudnya? Apalagi kalau bukan, target Pemerintah Provinsi NTB untuk menanggulangi kemiskinan melalui semua program di setiap SKPD hingga mencapai 24 persen dalam tahun 2010 ini. //Arwan S. Roni

2010-06-20T18:36:00.000-07:00

Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2011 ini merupakan kelanjutan Pra Musrenbang yang dilakukan di tiga kawasan andalan, Bima dan sekitarnya, Sumbawa dan sekitarnya, dan Lombok, bulan Maret lalu. Total program usulan dari tiga kawasan andalan tersebut, sebanyak 263 ribu program dengan akumulasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 2,2 triliun lebih

ACARA pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Provinsi NTB tahun 2011 di Mataram, 23/4/10, dimulai ba’da Jumat, sekitar pukul 14.00 Wita. Sejurus itu, aktivitas di lokasi kegiatan, ballroom Hotel Lombok Raya, sudah terlihat sejak paginya.

Pada bagian dalam, interior apik sudah mendandani segenap ruang berkapasitas 500 orang ini. Lengkap dengan posisi kru acara, penata infocus dan pemandu acara, di pojok kiri dan kanan podium. Sementara di kitaran beranda, sejumlah orang tampak wira-wiri, dan lainnya larut dalam kesibukan masing-masing. Termasuk di antaranya beberapa petugas yang sedia melayani kebutuhan administrasi bagi peserta.

Jauh hari sebelumnya: baliho tematik sudah terpampang di beberapa sudut strategis Kota Mataram. Yang jelas, maraknya aktivitas pagi itu bukan lagi kaitan dengan persiapan acara, melainkan ada agenda lain yang tak kalah penting, sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pelaku kegiatannya, Bappenas. Kendati terkesan dadakan–karena lemahnya koordinasi oleh pelaku kegiatan dengan pihak tuan rumah Bappeda Provinsi NTB, namun tak mengurangi kehidmatan prosesi. Nyata sekali dari animo peserta dari lima provinsi, Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT, dan NTB sendiri.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA.,didampingi Sekda Provinsi NTB Drs. H.Abdul Malik, MM., dan Kepala Bappeda Provinsi NTB DR. H. Rosiady Sayuti,M.Sc. Kehidmatan semakin menyelinap dengan kehadiran sejumlah tamu penting pusat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal Zaini, Deputi Bappenas Max H. Pohan, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Ngadisah, beberapa wakil rakyat NTB baik DPR RI maupun DPD, serta tak kurang dari 600 undangan lain dari berbagai kalangan, jajaran Muspida, SKPD lingkup Provinsi, Bupati/Wali Kota, LSM, dan akademisi.

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya merangkum 263 ribu program usulan di seluruh NTB. Secara terperinci, 260 ribu di antaranya untuk kawasan andalan Pulau Lombok, dengan total anggaran sebesar Rp1,167 triliun; disusul kawasan andalan Sumbawa dan sekitarnya sebanyak 1.488 kegiatan, dengan anggaran mencapai Rp 422 miliar lebih; dan kawasan andalan Bima dan sekitarnya sebanyak 1.927, senilai Rp 670 miliar lebih.

Akan tetapi menurut Gubernur, program tersebut masih belum final hingga saat ini. Karena itu, masih dibutuhkan pembahasan serta finalisasi melalui forum musrenbang. “Tentunya tidak hanya untuk mempertajam prioritas program pembangunan dalam rangka penyempurnaan RKPD 2011 saja, namun juga rencana kerja SKPD,” ujarnya mengingatkan, “Dan ini merupakan finalisasi program kegiatan provinsi yang nantinya akan dilaksanakan di setiap kecamatan di kabupaten/kota tahun 2011 mendatang.” Namun tidak cukup sampai di situ saja. Gubernur juga mengharapkan lahirnya semacam konsensus pada sesi akhir pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2011. “Harus ada penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bappeda provinsi dengan kabupaten/kota, khususnya terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota,” tegasnya.

“Selain itu, ke depan sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota akan semakin kuat dan saling memahami terhadap kebutuhan pembangunan daerah, sehingga mampu mendorong terciptanya terobosan kebijakan dan
program baru yang bersaing.”Angin segar Helmy Faisal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dalam kesempatan pidatonya memberi angin segar kepada NTB. Ia yakin jika NTB kelak bisa mencapai cita-cita menjadi daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain. “Kuncinya, apa yang dihasilkan
dalam Musrenbang kali ini benar-benar direalisasikan. “NTB punya potensi yang luar biasa,” kata Menteri Termuda di Kabinet Indonesia Bersati Jilid II ini.

Ia tak menampik jika saat ini beberapa kawasan wilayah di NTB memang masuk dalam peta daerah tertinggal. Tapi, melalui pelaksanaan program yang disepakati dalam Musrenbang, kondisi tersebut pasti bisa diperbaiki. “Sekarang tinggal komitmen peserta Musrenbang ini, apakah akan merealisasikannya atau tidak,” tandasnya. Sebelumnya, Helmy Faisal kepada pers beberapa saat setiba di Bandar Udara Selaparang, Mataram, menyebut NTB memiliki potensi yang baik untuk pengembangan model pembangunan kawasan perdesaan terpadu atau dikenal dengan istilah bedah perdesaan. Program sapi, jagung, dan rumput Laut (Pijar) yang tengah dikembangkan saat ini bisa dikatakan sebagai tolok ukurnya. “Sekali lagi saya tekankan bahwa NTB memiliki potensi untuk dikembangkan,” ujarnya.[]Arwan S. Roni

2010-06-20T18:01:00.000-07:00

‘TUPOKSI’

BAPPEDA

oleh : DR.Ir.H. Rosiady Sayuti, M.Sc

(Kepala BAPPEDA Provinsi NTB)

BEBERAPA waktu yang lalu, saya menghadiri pertemuan para kepala Bappeda se Indonesia, yang dikemas dalam bentuk Rapat kerja Nasional (Rakernas). Dalam rakernas tersebut secara resmi kemudian dibentuk kepengurusan Paguyuban Kepala Bappeda se Indonesia dengan ketuanya Kepala Bappeda Jawa Barat. Saya sendiri kebagian tugas menjadi liaison officer untuk para kepala bappeda se kawasan nusa tenggara. Paguyuban atau forum ini dibentuk dengna maksud meningkatkan koordinasi pada kepala bappeda se-Indonesia melalui jalur informal. Diharapkan, komunikasi para kepala bappeda tidak hanya melalui jalur formal dan rapat-rapat resmi yang selama ini biasanya diadakan di bappenas atau Ditjen Bangda, namun hendaknya dapat terjalin komunikasi yang lebih intensif melalui jalur komunikasi informal. Komunikasi dimaksud juga tidak harus dalam bentuk pertemuan fisik, namun diharapkan dapat lebih intens melalui pemanfaatan teknologi informatika, seperti internet.

Dengan demikian maka berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka proses perencanaan pembangunan di daerah masing masing akan dapat lebih optimal. Ada wahana yang dapat dimanfaatkan untuk saling memberi dan menerima informasi, dan tentunya saling tukar pengalaman antar para pejabat pembuat kebijakan perencanaan di daerah daerah seluruh Indonesia. Karena setiap daerah, tentunya memimiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Seperti yang dikatakan oleh Prof Denny, Kepala Bappeda Jabar yang dipercayakan untuk menjadi ketua paguyuban, bahwa tugas Bappeda tidak semata mata hanya menyusun RKP dan APBD saja, namun lebih luas dari itu.

Bagaimana agar setiap daerah memiliki visi yang jelas, kemana pembangunan daerah akan diarahkan dan apa yang akan dituju. Untuk itu perlu perumusan selanjutnya, apa yang akan dilaksanakan oleh siapa. Ketika berbicara tentang program lima tahun ke depan misalnya, apa yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan, menjadi tanggung jawab Bappeda untuk merumuskannya. Lalu, bagaimana pentahapan yang diperlukan dalam proses pencapaian tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap bagian dari proses tersebut.

Dalam implementasi berbagai perencanaan yang telah disusun, melalui proses yang ada, Bappeda pun kemudian bertugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dalam kaitan ini, Bappeda berfungsi sebagai ‘pengawal’ dari setiap program yang telah direncanakan, apakah setiap SKPD telah melaksanakan ritme pentahapan program sesuai (baca: tepat waktu) dengan yang telah ditetapkan (baca: ditargetkan). Ketika kemudian ada yang tidak sesuai, bahkan menjadi sangat molor, misalnya, maka harus segera dapat diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian, tentunya, dicarikan solusinya. Itulah salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bappeda, sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, dan berbagai peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari UU tersebut.

Hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi bahan perbincangan dalam forum kepala Bappeda yang diselenggarakan di Surabaya tersebut. Masing-masing anggota menuturkan seputar pengalaman di daerah masing-masing.

Seperti apa dan bagaimana strategi yang dipakai ketika berhadapan dengan para pimpinan SKPD yang selalu minta agar anggaran di SKPDnya tidak dicoret/dikurangi di Bappeda. Di lain pihak, tentunya juga bagaimana cara atau kiat yang dipergunakan agar program dan kegiatan yang diusulkan oleh setiap SKPD benar benar telah mengacu pada RPJM dan secara terukur dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi missi daerah, seperti yang tertuang dalam RPJM. Dari diskusi tersebut, menurut pengalaman selama ini, yang paling berat adalah bagaimana menimbang-nimbang volume dan besaran anggaran yang hendak dibagikan secara proporsional kepada setiap SKPD agar apa yang menjadi tugas pokok fungsi mereka dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Kata kunci dari semua itu adalah bagaimana agar dalam melaksanakan semua tugas berat tersebut, SDM yang ada di Bappeda selalu dapat meningkatkan kompetensinya dan pemahamannya akan dinamika pembangunan yang relatif tinggi. Sehingga tidak tertinggal dari para stakeholder yang dilayani selama ini.[]

2010-06-18T17:43:00.000-07:00

"Membangun SDM NTB"

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). ‘Buahnya’ tertuang dalam dokumen Perpres 5/ 2010. Ke mana arah pengembangannya bagi NTB?

KEBERADAAN manusia diakui sebagai subyek potensial dalam mewujudkan pembangunan suatu bangsa. Berhasil-tidaknya konsep pengembangan sumberdaya alam (SDA) di muka bumi ini, sangat bergantung dari kualitas manusia sebagai sebuah sumberdaya (SDM). Tidak salah, jika manusia ditempatkan pada posisi terkultuskan: disainer sekaligus pelaksana pengolahan dan pengelolaan sumber-sumber hayati. Meski ada pula hipotesa kontroversi yang menempatkan manusia sebagai pemicu (unsur kesengajaan) atas kerusakan alam. Atau bisa juga karena minimnya keahlian (ketidak sengajaan) manusia itu sendiri.

Di wilayah yang terkategori kawasan tertinggal, rata-rata mengalami kendala minimnya ketersediaan SDM yang mumpuni. Tak cukup hanya berbekal kekayaan alam yang melimpah. Katakanlah sebuah daerah yang memiliki potensi tambang mineral, namun belum juga tergarap karena minimnya SDM di wilayah setempat. Tak terkecuali NTB sendiri. Seperti kasus di Kabupaten Lombok Barat yang mengalami defisit SDM secara drastis–pasca pemekaran Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada 28 Desember 2008 silam. Kabarnya, posisi elit birokrat di wilayah setempat banyak diisi putra daerah Lombok Timur.

Minimnya ketersediaan SDM ini diungkapkan Bupati Lombok Barat, H. Zaini Arony, melalui sebuah kesempatan tanya-jawab antara bupati/wali kota se-NTB dengan Menteri PDT Helmi Faisal, belum lama ini, di Mataram.

"Bupati Lombok Timur mestinya nggak perlu resah karena wilayahnya memiliki kekayaan SDM dan SDA. Sementara kami, di Lombok Barat, hanya memiliki SDA saja,” tukasnya mengomentari pertanyaan sebelumnya, yang dilontarkan Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy terkait minimnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat untuk wilayah setempat. Sementara yang dituju hanya membalas dengan senyum.

Disadari atau tidak, SDM dan SDA adalah aset utama pembangunan. Perlu keselarasan dan kejelian dalam penerapan fungsinya masing-masing. Terlepas dari itu, baiknya kita mendalami sisi SDM dalam perspektif arah pengembangan keahlian itu bagi kepentingan positif. Khususnya bagi kepentingan pembangunan. Dalam skema Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, permasalahan manusia diangkat sebagai salah satu prioritas utama sasaran pembangunan. Ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yaitu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dokumennya ditetapkan dalam lembaran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2010.

Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mensosialisasikannya ketujuh wilayah kepulauan. Di antaranya Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. NTB sendiri mendapat kesempatan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan wilayah kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Acaranya dilangsungkan Jumat (23/4/2010) lalu, di Hotel Lombok Raya. Hadir enam provinsi dari tiga wilayah kepulauan tersebut, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT, dan NTB sendiri.

Gubernur NTB melalui sambutan yang dibacakan Sekda H. Abdul Malik menyambut baik kegiatan tersebut.

“Kepercayaan dan dukungan pemerintah pusat kepada pembangunan kawasan timur Indonesia menjadi modal utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional,” ungkapnya disaksikan Max H.Pohan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otda pada Kementerian PPN/Bappenas yang hadir mewakili Menteri Armida S. Alisjahbana dan Kepala Bappeda Provinsi NTB, H.Rosiady Sayuti. Diharapkan dari kegiatan tersebut akan menghasilkan output penting bagi perencanaan pembangunan lima tahunan, sesuai konsep RPJMN 2010-2014.

Sementara kutipan siaran pers Biro Humas dan TU Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, sesuai dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025, maka proses pencapaian visi dan misi nasional dilakukan melalui penahapan lima tahunan. Dalam proses tersebut, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahapan kedua dengan penekanan prioritas pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dokumen ini telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010.

“Dokumen RPJMN 2010-2014 akan menjadi pegangan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan,” kata Max Pohan menyimpulkan, “Terutama sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) kementerian dan lembaga serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).”

Visi Dalam uraian lain juga dijelaskan bahwa visi Indonesia tahun 2014 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”. Upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan triple track strategy (pro growth, pro job,and pro poor), dengan diimbangi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, perwujudan Indonesia yang demokratis akan tercermin dari terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan memantapkan konsolidasi demokrasi. Visi terakhir Indonesia yang berkeadilan mengangankan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif serta hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan. RPJMN 2010-2014 disusun dalam 3 (tiga) buku. Buku I (pertama) memuat visi, misi, sasaran, kerangka makro, dan prioritas nasional. Buku II (kedua) menguraikan strategi pembangunan pada 9 (sembilan) bidang pembangunan serta isu-isu lintas bidang. Kesembilan bidang tersebut, adalah (1) sosial budaya dan kehidupan beragama; (2) ekonomi;(3) IPTEK; (4) sarana dan prasarana; (5)politik; (6) pertahanan dan keamanan; (7)hukum dan aparatur; (8) wilayah dan tata ruang; serta (9) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Buku III (ketiga) memuat isu-isu strategis dan strategi pengembangan wilayah. Dalam hal ini pembahasan diorganisasikan dalam tujuh wilayah kepulauan: Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Penyusunan RPJMN 2010-2014 dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, penyusunannya difokuskan pada prioritas-prioritas nasional. Dalam RPJMN 2010-2014, kerangka visi di atas dioperasionalkan dalam pelaksanaan 11 (sebelas) prioritas nasional yang meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola;(2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat.

Kedua, penyusunan rencana kerja yang implementatif. Maksudnya, strategi dan program-program disusun dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia (resource envelope), disertai indicator capaian yang terukur, jelas penanggungjawabnya, dan jelas pula biaya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Setiap program harus jelas kaitannya dengan sasaran-sasaran utama.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, selanjutnya Bappenas melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi RPJMN 2010-2014 kepada daerah. Kegiatan sosialisasi dilakukan diseluruh wilayah Indonesia dengan membagi dalam enam wilayah sosialisasi yaitu Sumatra bagian utara, Sumatra bagian selatan, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Isu strategis Secara konten, wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki kesamaan pada beberapa isu strategis, yaitu: (1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Belum optimalnya pengembangan produk dan industri unggulan yang ditunjukkan oleh dominannya komoditas primer dalam produk unggulan wilayah; (3) Lemahnya keterkaitan domestik wilayah (domestic interconnectivity) yang diakibatkan minimnya prasarana dan sarana penyeberangan perintis antarpulau dan jaringan jalan antarwilayah; (4) Ketertinggalan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan/terluar; (5) Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat; (6) Optimalisasi kinerja birokrasi dan tata kelola; dan (7) Ancaman degradasi sumber daya alam dan daya dukung lingkungan.

Terkait itu, maka arah pengembangan wilayah Nusa Tenggara, termasuk NTB, untuk kurun 2010-2014 adalah: (1) optimalisasi pengembangan sentra produksi unggulan; (2) pengembangan pusat industri pengolahan komoditas unggulan; (3) pengembangan wisata bahari; (4) pemantapan kedaulatan nasional di kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan; (5) pengembangan infrastruktur perhubungan antarkota, antarpulau, dan di wilayah terpencil; (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (7) peningkatan akses pelayanan kesehatan; (8) peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola; (9) penanggulangan konflik social secara partisipatif; serta (10) peningkatan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan hidup. [] Arwan S. Roni

2010-06-17T19:52:00.000-07:00

"16 KSP NTB belum Tergarap"

INFO BAPPEDA–DR. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Kepala Bappeda Provinsi NTB, dalam sebuah jumpa pers mengungkapkan tentang 16 kawasan strategis provinsi (KSP) NTB yang belum tergarap. Realitas ini ditengarai terbatasnya anggaran yang ada. Padahal, di dalam KSP tersebut mencakup empat kawasan agropolitan yang bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“16 KSP dialokasikan pada sektor ekonomi, sosial-budaya, dan daya dukung lingkungan,” ujar Rosiady di ruang Batujai, Bappeda Provinsi NTB, Kamis (22/4/10).

Ke-16 KSP dimaksud di antaranya, KSP dengan alokasi sektor ekonomi meliputi Mataram Metro, Teluk Saleh, Pulau Lombok-Sumbawa, Sape, Senggigi dan sekitarnya, dan Hu’u dan sekitarnya; sektor sosial-budaya mencakup Situs Bayan, Sade, Kesultanan Bima, serta Kesultanan Sumbawa; dan sektor daya dukung lingkungan meliputi ekosistim Selalu Legini, Gunung Tambora, Hutan Parado, dan Pulau Sangiang.

“Jika diklasifikasi berdasarkan KSP bidang pariwisata, meliputi kawasan Senggigi dan sekitarnya, Mandalika- Kuta, Hu’u dan Gili Indah, Pantai Maluk dan Teluk Bima,” urainya.

“Berikutnya KSP bidang pesisir, Teluk Ekas, Sekotong, Teluk Saleh, dan Sape Waworada.” Sementara empat agropolitan mencakup, Rasimas meliputi Sakra, Sikur, dan Masbagik di Lombok Timur; Alasutan meliputi Alas dan Utan di Sumbawa; Manggelewa (Dompu); serta Pototano di Sumbawa Barat.

“Satu hal yang perlu diingat, bahwa kebijakan percepatan pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di era NTB BerSaing (Beriman dan berdaya Saing) menganut sistim percepatan berbasis kewilayahan. Harapannya, melalui sistim ini akan memberi dampak positif pada pemerataan kesejahteraan masyarakat banyak,” tandasnya. [] Arwan S. Roni

2010-06-17T18:53:00.000-07:00

"Menyelamatkan Ketertinggalan

Melalui KTM"

Masalah kependudukan saat ini masih ditandai dengan fenomena kurangnya peningkatan kualitas penduduk dalam mengendalikan penyebaran dan mobilitas penduduk antar wilayah dan antar kawasan. Di samping belum optimalnya pemantauan terhadap pelaksanaan pemukhtahiran data penduduk.

PENYEBARAN penduduk yang belum serasi dan belum seimbang menyebabkan pembangunan nasional belum merata, sehingga kecenderungan daerah atau wilayah yang telah berkembang menjadi semakin berkembang. Sebaliknya, masih banyak daerah atau wilayah yang kurang berkembang dan menjadi semakin tertinggal. Karena itulah penyebaran penduduk yang berupa tenaga kerja produktif untuk mengelola sumber daya alam yang potensial perlu diatur melalui penyelenggaraan transmigrasi.

Program Transmigrasi yang merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan permukiman yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan, pengarahan dan penempatan serta pembinaan pengembangan transmigran dan masyarakat sekitar dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah atau wilayah. Di samping itu, masih banyak pula kawasan-kawasan transmigrasi yang telah dibangun, tetapi belum berkembang sesuai yang diharapkan. Masyarakat yang dipindahkan sebagai transmigran, juga terkesan hanya terdiri dari para transmigran yang sudah berusia lanjut, dengan kemampuan yang terbatas. Pada akhirnya program transmigrasi kurang populer untuk kalangan muda, karena dianggap hanya akan menjadi petani konvensional yang hidup di perdesaan.

Dalam menyikapi permasalahan di atas, maka diperlukan suatu perencanaan yang terkoordinasi secara komprehensif terhadap semua aspek yang terkait dengan masalah Kependudukan dengan harapan pemerintah daerah kab/kota dan provinsi telah bersama-sama menyusun suatu masterplan untuk dapat mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang relatif belum berkembang, serta menarik minat kaum muda untuk ikut program transmigrasi, yang dikemas dengan membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi.

KTM di kawasan transmigrasi adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dimaksudkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Dengan dibangunnya KTM diharapkan terjadi akselerasi perekonomian pedesaan dan terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri. Jadi pada dasarnya, pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

Kecamatan Labangka yang satu-satunya kecamatan yang berada di Kab.Sumbawa yang akan dijadikan sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan salah satu penghargaan pemerintah pusat. Selama ini keberadaan Labangka yang merupakan anak dari kecamatan induk Plampang. Keberadaannya terpencil. Masyarakatnya yang tinggal di sepanjang Pantai Selatan. Keunggulan yang dimiliki, Kecamatan Labangka layak menjadi kota mandiri terpadu.

Potensi komporatif meliputi sektor agribisnis, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertanian dalam hal ini jagung. Meski hasil panen melimpah, namun masyarakat setempat sulit untuk memasarkan hasil panennya disebabkan sulitnya transportasi akibat rusaknya jalan. Karenanya, keberadaan program KTM ini diharapkan akan menyelesaikan semua masalah tersebut. [] L. Yacob Satriawan

2010-06-14T19:17:00.000-07:00

NILAI Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.

NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang

dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat

kemampuan/daya beli petani. NTP pada bulan April 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen bila dibandingkan terhadap NTP Maret 2010 yaitu dari 96,11 menjadi 96,67. Hal ini disebabkan peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,67 persen lebih besar dibandingkan indeks yang dibayar petani

yang hanya naik sebesar 0,09 persen.

Peningkatan NTP umumnya disebabkan karena naiknya harga-harga yang diproduksi petani tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternak dan nelayan.

Kemudian untuk Nilai Tukar Petani pada bulan april 2010 juga terjadi beberapa peningkatan indeks dari beberapa subsektor antara lain subsektor NTTP, NTPH, NTPR, NTPT, dan NTN yang dijabarkan sebagai berikut:

• Sedangkan untuk Subsektor Tanaman Pangan Padi & Palawija (NTTP) pada bulan April 2010 terjadi peningkatan sebesar 0,71 persen, hal ini karena peningkatan indeks yang diterima petani sebesar 0,80 persen

lebih besar dibandingkan indeks yang dibayar petani naik sebesar 0,08 persen.

• Untuk pada bulan April 2010, untuk Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Hortikultura (NTPH) dilaporkan terjadi peningkatan sebesar 0,36 persen. Hal ini disebabkan peningkatan indeks yang diterima petani sedangkan indeks yang dibayar petani mengalami penurunan.

• Pada Subsektor Perkebunan Rakyat (NTPR) di April 2010 terjadi peningkatan sebesar 0,77 persen, hal ini karena peningkatan indeks yang diterima sebesar 0,88 lebih besar dibandingkan indeks yang dibayar yang hanya naik sebesar 0,11 persen.

• Sedangkan Subsektor Peternakan (NTPT) Pada bulan April 2010, NTPT terjadi peningkatan sebesar 0,62 persen, hal ini disebabkan naiknya indeks yang diterima petani sebesar 0,81 persen lebih besar dibandingkan indeks yang dibayar petani yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,18 persen.

• Dan juga pada Subsektor Perikanan (NTN) Pada bulan April 2010, NTN terjadi peningkatan sebesar 0,08 persen, hal ini karena peningkatan indeks yang diterima petani (0,14 persen) lebih besar dibandingkan indeks dibayar petani yang hanya naik sebesar 0,06 persen.

Selain itu perbandingan dari 32 Provinsi yang dilaporkan, perubahan NTP April 2010 terhadap NTP Maret 2010 ternyata sangat beragam, yaitu terjadi kenaikan di 17 provinsi dan penurunan di 15 provinsi. Kenaikan tertinggi pada April 2010 terjadi di Provinsi Maluku disusul oleh Yogyakarta, Jambi, Bali dan NTB yaitu masing-masing sebesar 1,28 persen, 1,18 persen, 1,10 persen, 0.59 dan 0,58 persen, sedangkan penurunan

terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat disusul, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yaitu berturut-turut sebesar 1,03 persen, 0, 91 persen, 0,86 persen, dan 0,85 persen.

Dan dapat dilihat pula pada April 2010, terjadi deflasi di daerah pedesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,01 persen. Deflasi terjadi karena penurunan dua indeks konsumsi rumah tangga yaitu : bahan makanan (0,18 persen) dan sandang (0,01 persen).

Sedangkan kelompok makanan jadi, perumahan, kesehatan, pendidikan, rekreasi & olah raga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,05 persen, 0,38 persen, 0,39 persen, dan 0,32 persen. Sedangkan transportasi & komunikasi masih stabil. []Sandhi A P

2010-06-14T18:50:00.000-07:00

"Melirik Potensi NTB"

INFO BAPPEDA – Tak banyak di antara kita yang engah jika NTB kaya akan potensi positif. Persoalannya tinggal

bagaimana mengolah dan mengelolanya sebagai potensi berdayaguna bagi kepentingan pembangunan daerah.

“NTB memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan,” ujar Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal Zaini, kepada pers sesaat setiba di Bandar Udara Selaparang, Mataram, Jumat (23/4/10), pukul 10.00 Wita. Ia secara lugas menyatakan rencana pihaknya terkait penyampaian platform dan visi misi, sekaligus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait potensi yang bisa dikembangkan.

Menteri juga tak membantah jika kedatangan keduanya–setelah sebelumnya akhir tahun lalu, ini dalam rangka memantau beberapa program pemerintah pusat yang telah igelontorkan di NTB. “Di samping juga untuk menghadiri kegiatan Musrenbang Provinsi NTB,” imbuhnya.

Terkait potensi, Pejabat negara berjuluk menteri termuda–dengan usia 38 tahun–di susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, ini beralasan bahwa NTB merupakan salah satu provinsi yang cocok untuk dikembangkan sebagai model pembangunan kawasan perdesaan terpadu atau dikenal dengan istilah bedah perdesaan. Salah satu indikator riilnya melalui program sapi, jagung, dan rumput Laut (Pijar) yang tengah dikembangkan oleh Pemprov NTB. “Program tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi NTB guna

mendukung kelancaran pembangunan,”ungkapnya secara gamblang, “Makanya saya harap semua stakeholder sama-sama turut memberikan masukan demi pengembangan program pijar ini.”Lantas kira-kira apa program khusus apa yang akan dikembangkan pihak Kementerian PDT bagi NTB? Helmy Faisal sontak menjawab, “Yang jelas ada tiga program yang dimensinya bisa dikembangkan di NTB.” Apa saja, pertama program bantuan sosial mulai dari bantuan jamkesmas dan raskin, kedua bantuan infrastruktur mulai dari jalan, transportasi, komunikasi, listrik dan air bersih. Ketiga, akan diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat. “Ini juga yang ingin saya koordinasikan langsung di NTB,” ujarnya.

Sementara program lainnya akan menyusul karena masih harus melalui proses kajian terlebih dulu. Baru kemudian disesuaikan dengan apa yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB sendiri. Hal ini disebut-sebut Helmy sebagai salah satu pola sinkronisasi dalam proses pembangunan. []Arwan S. Roni

2010-06-14T18:26:00.000-07:00

"Sinergikan Kebijakan

Daerah dan Pusat"

INFO BAPPEDA – Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, mengatakan, Provinsi NTB memiliki angka yang rendah jika dilihat dari indeks kriteria ketertinggalan daerah rata-rata di kabupaten daerah tertinggal. Khususnya jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia (SDM), kriteria ekonomi,

infrastruktur dan kapasitas fiskal.

NAMUN, jika dilihat dari aspek aksesibilitas dan kriteria karakteristik daerah, Provinsi NTB menunjukkan nilai yang cukup baik. Karena itu, salah satu tantangan bagi Pemerintah Daerah NTB adalah mensinergikan kebijakannya dengan kebijakan (pemerintah) pusat, dalam rangka mengoptimalkan peningkatan kapasitas SDM, kondisi perekonomian lokal, infrastruktur dan aksesibilitas.

Menurut Menteri, potensi yang perlu diprioritaskan di NTB adalah peternakan terpadu, pariwisata bahari, perkebunan jambu mete, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan rumput laut, tanaman pangan, dan pertambangan.

“Manfaatkan sumber daya alam, budaya dan kearifan lokal sebagai potensi wisata yang mampu meningkatkan kondisi perekonomian lokal. Optimalkan kawasan andalan untuk peningkatan kualitas kawasan dan perekonomian Provinsi NTB,” kata Menteri di hadapan peserta Musrenbang RKPD NTB 2010.

Ditambahkan Menteri, strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal menyangkut upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi wilayah daerah tertinggal, pengembangan infrastruktur daerah tertinggal, penguatan modal sosial dan lingkungan hidup, serta penanganan daerah khusus.

Dikatakan lebih jauh, sasaran strategis pembangunan daerah tertinggal 2010-2014, adalah berkurangnya status kabupaten tertinggal paling sedikit 50 kabupaten pada akhir tahun 2014, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang ditunjukkan oleh IPM pada Tahun 2010 sebesar 67,7 meningkat menjadi 72,2 pada tahun 2014, meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,1 persen pada tahun 2014, berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar pada tahun 2010 sebesar 18,8 % berkurang menjadi 14,2 % dan berkurangnya pengangguran di daerah tertinggal sebesar 2,2% per tahun.[] M. Zakiy Mubarok

2010-06-14T18:04:00.000-07:00

Sosok Yusron Hadi tidak asing di jajaran Bappeda Provinsi NTB. Satu hal yang melekat pada diri pria kelahiran Kelayu, Lombok Timur, 40 tahun silam, ini yaitu semangat dan etos kerjanya.

MENGUTIP kesan di kalangan sejawatnya, Yusron–sebutan akrabnya, dikenal memiliki dedikasi tinggi terhadap kinerja. Sekalipun begitu, menjadi pejabat termuda di antara empat kepala bidang di lingkup Bappeda Provinsi NTB tak lantas membuat pribadinya berada di atas angin. Sebaliknya, tantangan berat untuk menunjukkan integritas diri.

Tak sekalipun, beban dan kesempatan ditundanya. Sampai-sampai, pernah suatu kali ia harus lebih mencurahkan pikiran dan tenaga pada pekerjaan kantor ketimbang urusan rumah.

“Yahh, konsekwensi kalau sudah berhubungan dengan tugas kantor. Mau tidak mau kita dihadapkan pada integritas sebagai aparatur dan profesionalitas,” ujar pemilik perawakan jangkung ini.

Sekelumit perjalanan di Bappeda Provinsi NTB, tak terhitung persis catatan prestasi yang ditorehkannya. Katakanlah, ketika menimba pendidikan khusus untuk teknologi pembangkit tenaga listrik arus laut (kobold) di Italia,beberapa lampau. Yang pasti, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi NTB yang menggantikan pejabat lama, Tri Budiprayitno, ini sama sekali jauh dari sifat suka sesumbar atau takabur.

Belum lagi, pengalaman mengecapi beberapa bidang di lingkup institusi setempat. Mulai dari bidang penelitian

Teknologi Tepat Guna (TTG), Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana, sampai kini di bidang Evaluasi dan Pelaporan (Evapol). “Semua itu, Alhamdulillah saya lakukan dengan senang hati dan penuh tanggung jawab,” aku Yusron kepada tim Info Bappeda Provinsi NTB, beberapa waktu lalu.

Jiwa istiqomah dalam diri Yusron terpatri jelas terutama kala menjabarkan perencanaan teknis tupoksi (tugas

pokok dan fungsi) bidang yang digelutinya. Singkat kata, meski tidak menjabat kepala bidang teknis (perencanaan), sama sekali tak menyurutkan kiprahnya dalam setiap kegiatan.

Katakanlah: ketika dipercaya menjadi moderator pada pembahasan tingkat klinis saat pelaksanaan Pra Musrenbang maupun Musrenbang RKPD 2011, bulan April lalu. Walau demikian, Yusron bahkan tak kalah gapai mengawal teknis kegiatan ketimbang presentator.

“Sebagai aparatur pemerintahan, kita dituntut untuk tetap mampu menjawab setiap persoalan,”pungkasnya. []Arwan S. Roni